Muzihir Pertimbangkan Maju di Pilkada Mataram

Muzihir melakukan salam komando dengan MNS. Kasdiono di sela-sela rapat di DPRD NTB. Keduanya digadang-gadang sebagai kandidat yang akan bertarung di Pilkada Kota Mataram 2020. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Setelah berhasil mengantongi perolehan suara tertinggi dari Dapil I Kota Mataram, Caleg petahana PPP, H. Muzihir yang dipastikan akan kembali duduk di kursi wakil rakyat DPRD Provinsi NTB periode berikutnya. Namanya mulai digadang-gadang untuk tampil di Pilkada Kota Mataram yang akan digelar serentak dengan kabupaten/kota lainnya tahun depan.

Muzihir yang dikonfirmasi terkait hal itu, tak menampik jika namanya telah digadang-gadang untuk tampil di Pilkada Kota Mataram 2020. Usai mendapatkan gambaran perolehan suara sementara Pileg 2019 ini, dirinya mengaku banyak menerima dorongan dari pendukungnya dan berbagai kalangan masyarakat kota untuk tampil maju bertarung menjadi orang nomor satu di ibukota Provinsi  NTB ini.

Iklan

“Aspirasi dan dorongan itu ada, mungkin karena melihat perolehan suara kita yang cukup tinggi, para pendukung banyak yang mengatakan hal itu (maju Pilkada Mataram), ya kita hargai itu sebagai semangat mereka,” katanya kepada Suara NTB belum lama ini.

Namun demikian, meskipun dirinya mendapatkan banyak dorongan dari berbagai kalangan, akan tetapi ia tak begitu saja mengamininya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Salah satu yang menjadi pertimbangannya saat ini adalah soal syarat mundur sebagai anggota dewan jika maju sebagai calon kepala daerah.

Nah aturan ini yang membuat kita masih mikir-mikir, kalau saya maju 2020, terus kemudian harus mundur dari anggota dewan, kan kita belum satu tahun jadi anggota, berat sekali rasanya,” ujar Muzihir.

Ia sendiri mengaku tidak setuju dengan aturan tersebut, karena itu ia berinisiatif untuk mendorong agar undang-undang tentang pilkada tersebut, khususnya terkait keharusan mundur bagi anggota dewan agar ditinjau ulang. Ia menilai aturan tersebut sangat tidak adil, jika dibandingkan dengan calon kepala daerah yang kembali maju.

“Kita dengan kepala daerah itu sama-sama jabatan politik, kecuali ASN, TNI/Polri wajar harus mundur. Seperti saya sekarang, kita belum duduk satu tahun harus mendur lagi kan berat. Makanya saya harus suarakan ini, agar pusat merubah aturan itu,” serunya.

Jika menilik ke belakang, setelah melihat hasil Pileg 2014 lalu, sejumlah angota dewan peraih suara tertinggi di dapil masing-masing, banyak yang berhasil terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2015.

Beberapa anggota dewan yang berhasil terpilih yakni, H. M. Husni Djibril, peraih suara tertinggi Pileg 2014 di dapil V (Sumbawa-KSB) berhasil sebagai Bupati Kabupaten Sumbawa.

Kemudian Lalu Fathul Bahri, yang berhasil mengumpulkan suara terbesar kedua di Lombok Tengah saat Pileg 2014, kemudian dipinang sebagai calon wakil bupati dan berhasil terpilih. Pada saat yang bersamaan, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Sarifuddin juga berasal dari anggota DPRD NTB.

Fenomena pilkada 2015 lalu itu tidak tertutup kemungkinan bisa diulang dan diikuti oleh para angota dewan terpilih 2019 ini. Mengingat rentang jarak antara pileg 2019 dan pilkada 2020 tidak jauh, maka suasana dukungan Pileg 2019 yang masih hangat bisa dipanaskan oleh para anggota dewan terpilih sebagai modal dukungan. (ndi)