Mutasi Perdana, Bupati Lotim hanya Mengisi Jabatan Kosong

PELANTIKAN - Pelantikan enam pejabat tinggi pratama lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lotim, Senin,  19 November 2018. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Era Kepemimpinan Bupati Lombok Timur (Lotim), H. M. Sukiman Azmy dan WakilBupati H. Rumaksi Sjamsuddin akhirnya menggelar mutasi pejabat pada Senin,  19 November lalu. Mutasi perdanaBupati Lotim melantik enam pejabat tinggi pratama hanya mengisi jabatan yang kosong.

Pelantikan para pejabat yang membantu Bupati dalam meyukseskan visi dan misi Lotim Sejahtera, Aman dan Sejahtera ini sudah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri(Mendagri)Nomor 821/9887/SJ tanggal 14 November 2018. Diketahui sebelum enam bulan pasca pelantikan, bupati belum boleh melantik, meski hanya mengisi jabatan kosong. Pelantikan baru bisa dilakukan setelah ada izin Mendagri.

Iklan

Sejumlah pejabat yang dilantik bupati adalah, Lalu Dami Ahyani sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Timur. Drs. Slamet Alimin menjabat Asisten III Bidang Adimnistrasi Umum dan Aparatur. H. Marwan menjabat Kepala Dinas Sosial. Purnama Hadi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). M. Khairi sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Hj. Rasmiah sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Bupati Lotim Sukiman Azmy mengingatkan, jabatan adalah amanah, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban katanya tidak saja pada atasan, tapi terpenting kepada Yang Maha Kuasa, Allah. SWT.

Menjadi pejabat kata bupati harus mengantongi prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cela. Ke enam pejabat yang dilantiknya dipercayakan bisa memegang prinsip-prinsip tersebut. Dikatakan, proses pemilihan pejabat yang dilantik sudah melalui tahapan proses seleksi.

Sebagai pejabat, segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat sangat dinantikan. Masyarakat menunggu aplikasi dari kebijakan tersebut, Sukiman berharap kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga banyak hadir pada prosesi pelantikan tersebut agar bekerja dengan cepat.Tidak saja cermat dan tepat, tapi harus juga cepat.

Salah satu yang dinilai masih lambat dalam pelaksanaannya adalah, pencairan dana bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi dan banjir. Diakuinya, sudah sepekan lalu yang menandatangani petujuk teknis pelaksanaan, akan tetapi sampai sekarang tidak kunjung direalisasikan.

Selain itu, bupati meminta birokrasinya dipermudah. Ditegaskan, jika koordinasi bisa dilakukan satu hari, kenapa harus satu minggu. ‘’Seperti kata Presiden Jokowi, kalau bisa satu jam kenapa harus tiga jam,’’ tegasnya.

Para pimpinan OPD diminta bisa berinovasi sendiri atau tidak sekadar menunggu perintah baru mulai bekerja. Seperti pelayanan pembuatan administrasi kependudukan saat ini semua sudah bisa di kantor Camat. Sebenarnya targetnya Januari, tapi bisa dipercepat dan saat ini sudah bisa semua dilayani di kecamatan.

Pada bagian lain, Sekda Lotim H. Rohman Farly membantah, pelantikan pejabat ini dadakan. Sekda yang juga menjadi pelaksana tugas (plt) Kepaa BKPSDM Lotim ini menyatakan dirinya langsung bertindak sebagai ketua pansel. Proses seleksi para pejabat tersebut sudah dilalui. Ada 24 calon pejabat yang ikut ambil bagian dalam proses tersebut.

Untuk sementara sesual izin dari Mendagri, pelantikan baru dilakukan mengisi jabatan yang sebelumnya hanya dipimpin oleh Plt. Diakui masih ada satu jabatan tinggi pratama, yakni Dinas Peternakan dan KesehatanHewan yang sampai saat ini masih dipimpin Plt. “O iya, masih ada dan nanti akan ada pelantikan lagi,” demikian Sekda menegaskan. (rus)