Mutasi Kehilangan Marwah, Hadiah Rapor Merah

Birokrasi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam cobaan. Wakil Bupati (Wabup) KLU Sarifuddin, SH., MH., saat menerima puluhan petani P3A Kayangan Rabu, 16 Mei 2018 lalu, semakin mempertontonkan dinamika birokrasi di KLU.  Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., secara terbuka mengaku emosi, dan marah kepada Sekda Drs. H. Suardi dan Kepala BKD PSDM, karena tidak dilibatkan dalam mutasi. Akankah ini hubungan antara elite birokrasi ada masalah, sementara banyak hal yang mesti diselesaikan, khususnya masalah kemiskinan.

Satu malam – dua pekan lalu, salah seorang pejabat eselon III di salah satu SKPD curhat ke koran ini. Katanya “rata-rata di SKPD sudah tidak memiliki motivasi bekerja.” Alasan yang dia ungkap ada dua. Pertama mutasi dengan gampangnya menimpa pejabat, tak peduli dia berprestasi, mampu dan punya kualifikasi. “Buat apa berinovasi, membuat program, sekarang kita usulkan anggaran, belum tentu besok kita yang kerjakan,” katanya lagi membuat analisa psikologis yang dirasakan koleganya.

Iklan

Menurut pejabat tadi, kondisi itu hampir merata dirasakan oleh pejabat-pejabat setingkat kepala bidang atau kepala seksi. Seolah memberi pesan jika birokrasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) misorientasi, terkesan bahwa bukan pelayanan yang mereka pikirkan, tetapi mutasi, mutasi, dan mutasi.

Zona Kepatuhan Pemerintah Daerah Lombok Utara tahun 2017, harusnya menyadarkan semua pihak untuk menggelar perbaikan. Ombudsman merilis, berdasarkan observasi periode Mei – Juli 2017, sebanyak 59 Produk Pelayanan di 12 Unit Layanan di Pemda KLU masih berada di “zona merah”. Hanya 3 Unit Layanan yang nilai (indikatornya) berada di angka 90 poin ke atas, yaitu Dinas Dukcapil (5 produk layanan), Dikes (5 produk layanan) dan Disnaker Penanaman Modal PTSP dengan 5 dari 15 layanan. Sementara 10 layanan Disnaker masih merah.  Satu Dinas yakni Disperindagkop dan UMKM mengantongi penilaian di rentang 53 – 59 poin. Sebagian besar Unit layanan lain dengan puluhan produk layanan masih merah dengan nilai rata-rata Pelayanan SKPD se – KLU sebesar 48,76 poin.

Rekam jejak birokrasi KLU selama 2016 -2017 dibumbui rapor merah, melainkan kondisi dinamis (jika tidak dikatakan sakit). Tidak sedikit masyarakat kecewa karenanya. Ingat? Di awal 2016, bagaimana guru-guru dipindah dengan jarak tempuh lintas kecamatan. Mereka di Bayan dipindah ke Gangga, yang di Tanjung digeser ke Kayangan. Atau guru agama Buddha digeser ke sekolah yang tidak ada murid agama Buddha-nya.

Lain guru lain pula di tingkat pejabat eselon I, II, III dan IV. Sebab termasuk Camat, beberapa Kepala Desa pernah meminta agar 2 orang camatnya diganti.  Belakangan di 2018, 2 pejabat mengundurkan diri. Bertambah menjadi 3 jika menyebut mantan Kadikes, dr. H. Benny Nugroho S., yang lebih memilih ke Pemkot Mataram. Salah satu pejabat kepada koran ini juga mewanti-wanti, bahwa akan ada 6 orang lain pejabat OPD yang akan mundur serentak. Momennya, tak lama setelah mantan Kabid Hub Darat – Dishubkanlut, Anding Dwi Cahyadi, S.STP. M.Si., mundur. Rumor itu bukan isapan jempol. Meski tidak terealisasi, tetapi diakui Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH. Suka tidak suka, konotasinya mengarah pada citra sebuah pemerintahan.

Iya (membenarkan), seharusnya kemarin itu 7 (pejabat mundur), tetapi saya kasih masukan, jangan. Kan citra buat pemerintah daerah juga. Sejak awal dia sudah sampaikan ke saya, ‘kami tidak nyaman pak, tidak suka dengan kepala dinas’. Sebenarnya itu hal biasa dimanapun dunia birokrasi, tapi kok kita ini lebih parah,” cetus Wabup, Sabtu (19/5) lalu.

Pertanyaannya, sudah tepatkan Manajemen Sumber Daya Manusia birokrasi di KLU? Ataukah, kutipan seorang Ardianto (Ketua Komisi I DPRD KLU), mempertegas kondisi. Bahwasanya pada mutasi guru, belum mengacu pada “Khittah Pendidikan” – sebagaimana program Pemda, melainkan apa yang Ardianto sebut, “Khittah Pemilihan”.

Kedatangan puluhan petani P3A Kayangan ke Pemda KLU, Rabu (16/5) lalu, semakin mempertontonkan dinamika birokrasi di KLU. Wakil Bupati, Sarifudin, SH. MH., secara terbuka mengaku emosi, dan marah kepada Sekda dan Kepala BKD PSDM.

“Mohon maaf Pak Sekda, karena ini (mutasi tak profesional, red) selalu berulang-ulang. Giliran ada kejadian seperti ini (protes warga), pasti menunjuknya ke saya. Satu contoh kejadian kemarin, di Sesait ada Sekdes, di Gumantar ada Sekdes, jadi saya ini jadi batu sandungan.”

Kalimat berikutnya lebih menohok lagi. “Saya kadang-kadang emosi, saya emosi ini, terus terang saja, kita agak ini ya. Karena berkali-kali teman-teman ini datang, kok saya tidak bisa menyelesaikan. Pak Sekda menyampaikan akan kita selesaikan. Dengan cara begini kok saya seperti orang yang mau demo ke pemerintah, kan begitu kesannya,” ironi Wabup melihat warganya sesama kecamatan Kayangan mengadu.

Psikologi Wabup, dimaklumi oleh pegiat sosial GR 10.000, Asmuni Bimbo yang turut mendampingi warga. Ia meminta agar motor penggerak birokrasi lebih bijak dalam menggeser ASN.

“Jangan sampai karena kepentingan politik oknum, rezim ini menghancurkan banyak orang. Saya minta bapak-bapak yang realiatislah bertindak. Tidak mungkin orang tua sampai ibu-ibu mau datang susah payah mengeluarkan biaya kalau tidak ada gejolak (akibat/dampak mutasi),” cetusnya.

Berikutnya, Wakil Bupati tanpa sungkan dan tanpa beban mengungkap keadaan yang sebenarnya. Ia merasa sebagai Wakil Bupati hanya ada di 8 bulan pascapelantikan. Setelah itu, ia mulai kehilangan peran. Tidak dilibatkan dalam mutasi meski ia tahu di antara pejabat yang digeser atau dipromosikan, tidak memenuhi syarat, hingga kebijakan “suka-suka”.

Sekda Lombok Utara, Drs. H. Suardi, MH., tidak banyak menanggapi pernyataan pimpinannya itu. Usai menerima warga Kayangan di ruang Wabup, ia mengatakan akan berupaya mengambil langkah terbaik untuk kepentingan daerah.

“Jadi gini, itu hanya, ya side pade anuk kan, yang jelas, kita semua sesuai dengan mekanisme. Tetapi mungkin hanya persoalan ini saja yang lolos.”  Apakah tiap mutasi dikonsultasikan ke Wabup? “Oh pasti, jadi semua hal-hal yang kurang baik, kita perbaiki,” tandasnya.

Sekda yang kembali dikonfirmasi Ahad, 3 Juni kemarin memilih untuk tidak berkomentar. (ari)