Mutasi 59 Pejabat, Gubernur Geser Kepala Dinas PUPR Jadi Asisten II

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc kembali melakukan mutasi 59 pejabat eselon II, III dan IV, Jumat (29/3) malam. Gubernur menggeser tiga pejabat eselon II dan mengisi dua jabatan eselon II yang lowong dengan hasil seleksi terbuka yang dilakukan belum lama ini.

Dalam mutasi kali ini, gubernur menggeser Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB. Kepala Dinas PUPR NTB sekarang dijabat mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM.

Selanjutnya posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB dijabat mantan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, H. Chairul Mahsul, SH, MM.

Selain menggeser tiga pejabat eselon II, gubernur juga mengisi kekosongan jabatan Kepala Biro Humas dan Protokol serta jabatan Kepala Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (BAPP dan LPBJP) Setda NTB dari hasil seleksi terbuka yang dilakukan Pansel beberapa waktu lalu. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB dijabat Najamuddin, S. Sos, MM. Sedangkan jabatan Kepala Biro BAPP dan LPBJP Setda NTB dijabat Sadimin, ST, MT.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi usai pelantikan menjelaskan alasan digesernya Kepala Dinas PUPR menjadi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan. Gubernur mengatakan, salah satu tantangan Kepala Dinas PUPR adalah harus tetap mengikuti gubernur keliling daerah di NTB.

Sehingga butuh orang yang kompeten dan punya pengalaman. Karena hampir semua tempat yang dikunjungi, masalah bidang ke-PU-an dan pertanian selalu ditanyakan masyarakat, seperti bendungan, jaringan irigasi dan jalan.

Kepala Dinas PUPR juga mempunyai tugas besar mengawal pembangunan jalan by pass LIA-KEK Mandalika untuk mendukung pelaksanaan MotoGP 2021. Gubernur mengatakan sebagai Asisten II, Ir. Wedha Magma Mardhi, M.TP juga tetap menjadi koordinator dalam mengawal pembangunan by pass sepanjang 17 km tersebut.

Pada saat memberikan sambutan usai melantik 59 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB, gubernur mengatakan sebenarnya mutasi akan dilakukan usai Pilpres. Tetapi karena banyak pekerjaan yang perlu segera diselesaikan, maka dilakukan mutasi pejabat secara terbatas saja.

Dalam mutasi kali ini, gubernur mengatakan kebanyakan pejabat eselon III dan IV yang dilantik di bawah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda). Pada mutasi sebelumnya beberapa waktu lalu, banyak pejabat yang dimutasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). ‘’Kesempatan berikutnya kita prioritaskan OPD yang lain,’’ katanya.

Gubernur mengatakan, dalam memindahkan pejabat dari posisi yang satu ke posisi yang lain butuh waktu. Pasalnya, ketika menggeser seseorang dari jabatan tertentu maka akan berpengaruh terhadap pengisian jabatan yang lain.

Gubernur menambahkan, dua OPD akan dipecah menjadi empat dinas. Yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan dipecah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. Kemudian Dinas Dikbud akan dipecah menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan.

‘’(Pejabat) akan bergeser dan bergerak lagi untuk mewujudkan NTB Gemilang,’’ tandasnya.

Mutasi puluhan pejabat itu dihadiri Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. Dari 59 pejabat yang dimutasi, terdiri dari eselon II lima orang, eselon III sebanyak 31 orang dan eselon IV sebanyak 23 orang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bertempat di Gedung Sangkareang Kompleks Kantor Gubernur, Jumat (29/3) malam. (nas)