Musim Tanam, Poktan Mulai Keluhkan Kelangkaan Pupuk

Tanjung (Suara NTB) – Memasuki musim tanam saat ini, kelompok tani mulai mengeluhkan kondisi pupuk bersubidi yang disediakan pemerintah. Menurut petani, pupuk mulai langka. Selain itu pupuk yang beredar kebanyakan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan disinyalir diperjualbelikan kepada pembeli di luar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Sekretaris Poktan Suli Mekar, Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Tinggariyadi, Rabu, 1 Maret 2017 mengakui, mulai kesulitan memperoleh pupuk dari pengecer. Tidak hanya kuota yang terbatas, kesulitan pembelian pupuk juga diakibatkan tingginya harga yang ditetapkan pegecer kepada petani.

Iklan

“Sekarang ini saat-saatnya pupuk kami butuhkan, tetapi sudah seminggu ini pupuk mulai langka. Kalau persoalan harga (lebih tinggi dari HET) itu sudah lama,” katanya.

Petani Dusun Batu Jompang ini mengakui, dirinya sempat mendatangi salah satu pengecer di Desa Sesait. Yang bersangkutan disebutkan memiliki stok di gudangnya sekitar 50 ton. Sayangnya, ia tidak berhasil membeli pupuk tersebut karena dua alasan. Pertama, pupuk yang ditawarkan pengecer lebih tinggi dari harga ketentuan pemerintah. Kedua, pupuk tersebut merupakan titipan dari PUSKUD dan tidak berani diperjualbelikan dengan dalih belum adanya DO (delivery order) dari PUSKUD selaku distributor.

Ia menduga, kelangkaan pupuk yang terjadi belakangan ini lebih disebabkan jual beli pupuk oleh pengecer tidak berdasarkan RDKK. Hal ini menyebabkan, petani yang tercantum di RDKK tidak memperoleh jatah, pada harga, waktu dan jumlah yang tepat. Tingginya permintaan petani dikuatkan menjadi alasan bagi pengecer untuk menjual lebih tinggi dari yang seharusnya.

Harga beli pupuk per kuintal yang diterima petani, lebih tinggi sekitar Rp 10 ribu sampai Rp 20 ribu per kuintal, tergantung jenisnya. Misalnya kata dia, untuk jenis Urea, harga belinya rata-rata Rp 195 ribu per kuintal dari harga ideal Rp 180 ribu per kuintal. “Kalau berani harga segitu, silakan beli, seperti itu bahasa pengecer yang disampaikan ke salah satu petani,” ucapnya.

Mendampingi petani, Ketua Barisan Naional Pemuda Desa (Barnas PD) Desa Sesait, Hamdan Wadi, menguatkan bahwa kondisi kelangkaan pupuk juga dikeluhkan orang tuanya dan petani lainnya. Melihat kondisi, ia mendesak pemerintah (SKPD) terkait maupun TNI selaku pengawal Upsus untuk menindak tegas pengecer yang diduga mempermainkan kuota dan harga pupuk.

“Harusnya pemerintah cepat merespon karena keluhan yang sama juga kami terima di desa lain. Ke depan kami berharap, pemerintah lebih menyederhanakan alokasi pupuk dengan menyerahkan langsung ke kelompok, tidak melalui pengecer,” ungkapnya.

Hamdan menilai, sistem alokasi pupuk bersubsidi kepada petani masih rumit dan menyulitkan petani. Keberadaan pengecer ia anggap masih kental dengan nuansa bisnis, sehingga pengecer seharunya tidak dilibatkan karena motif profit. Sebaliknya, ia mendorong agar pemerintah daerah KLU menyiapkan perusahaan daerah yang salah satu tugasnya menyimpan dan mendistribusikan pupuk kepada petani. Sebab jika tidak, persoalan yang sama akan terulang setiap tahun.

Hamdan yang juga Kepala Dusun Batu Jompang ini, mengkhawatirkan sekitar 40 hektar lahan petani di Poktan Suli Mekar akan terganggu jika tidak segera memperoleh pupuk. Komoditas ini akan sangat menentukan tingkat keberhasilan produksi sehingga haru segera ditanggulangi.

Terpisah, Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU, Sony Sonjaya, tak menyangkal kemungkinan kelangkaan ini. Hal ini disebabkan, alokasi dan distribusi yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan angka kebutuhan petani.

“Kebetulan masalah pupuk sedang kita bahas di provinsi. Masalah pupuk sebenarnya sama, tiap tahun kuotanya terbatas. Persoalan yang terjadi di kelompok akan kita kontrol terus melalui penyuluh,” kata Sony via telepon. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here