Musda Demokrat NTB, Mahally Fikri Dinilai Gagal, Junaidi Kasum Siap Mencalonkan Diri

Mataram (Suara NTB) – Tensi politik di internal DPD Partai Demokrat Provinsi NTB mulai memanas jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Riak-riak persaingan perebutan kursi Ketua DPD di kalangan kader mulai mencuat ke permukaan.

Salah satu kader Partai Demokrat yang menyatakan kesiapannya untuk tampil maju bertarung merebut kursi Ketua DPD, yakni Junaidi Kasum alias JK. “DPP memerintahkan agar kita Musda, siapa teman-teman (kader) yang mau maju juga dipersilahkan, dan saya punya hak untuk maju. Soal dukung mendukung nanti kita bangun komunikasi di (Musda),” ujar JK dalam keterangan persnya, Senin, 25 Januari 2021.

JK mengemukakan beberapa alasan sehingga dia begitu percaya diri untuk mencalonkan diri jadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB. Pertama ia melihat Demokrat dalam beberapa waktu terakhir ini makin terpuruk di bawah kepemimpinan TGH. Mahally Fikri.

“Mengapa saya semangat untuk maju, karena ada keterpurukan di Demokrat NTB hari ini. Ditengah elektabilitas Partai Demokrat secara nasional meningkat, kok di NTB makin terpuruk. Kita semua (kader) tidak mau NTB akan jadi batu sandungan Demokrat mencapai target di Pilpres 2024,” katanya.

Kordiv Perhubungan dan Informatika DPD Demokrat NTB tersebut kemudian menyebutkan sejumlah kegagalan Demokrat di bawah kepemimpinan Mahally Fikri. Pertama pada saat Pileg tahun 2019 lalu, kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB lepas dari tangan Demokrat, karena jumlah kursi di DPRD menurun.

“Karena itu saya garis bawahi gagal. Zaman Mamiq Alex (L Khalik Iskandar) dapat pimpinan. Lanjut sama TGB (TGH. M. Zainul Majdi) masih kita unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD. Lalu hari ini di masa Mahally Fikri, hilang unsur pimpinan,” ungkapnya.

Kegagalan Mahally selanjutnya adalah di Pilkada serentak 2020 di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB. Dimana menurut JK Demokrat banyak menelan kekalahan parah. Demokrat hanya berhasil menang di satu daerah yakni Bima, sementara lima daerah calon Demokrat keok dengan posisi paling buncit. Sedangkan di KSB sendiri Demokrat gagal mengusung paslon.

“Hari ini para ketua DPC tidak ada yang berani bicara, karena takut di PAW. Tapi besok setelah dekat Musda akan berubah konstelasinya,” ujarnya. JK juga mengaku dirinya sudah mendapat restu dari DPP untuk ikut menjadi calon ketua DPD Demokrat NTB. Ia berkomitmen membenahi Partai Demokrat NTB dan bangkit dari keterpurukannya. Sehingga pada pemilu 2024 mendatang, Demokrat bisa kembali berkibar di NTB.

“Saya sudah berkomunikasi dengan DPP, awalnya saya usahakan silent, tapi bocor juga, karena bocor sekalian saja kita buka-bukaan. Kenapa harus saya tutup, saya bertemu Ketua Umum, dan sekjen. Sah-sah saja kita membangun komunikasi dengan siapa saja di internal itu,” tutupnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD partai Demokrat NTB, TGH. Mahally Fikri menanggapi pernyataan Junaidi Kasum tersebut. “Siapa dia? Jadi apa dia di Demokrat? Selama ini ke mana dia dan apa kontribusinya kepada Partai Demokrat?,” tanya Mahally.

Mahally kemudian mempertanyakan dasar JK untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dirinya selama memimpin Demokrat. Mahally menyebutkan, pernyataan JK tersebut sangat tidak mendasar.

“Dari segi aturan atau apapun namanya, apa haknya menilai. Yang berhak menilai sukses atau gagalnya DPD itu adalah DPP dan DPC. Kalau dari sisi moral ya Masyarakat. Maka tanyakan kepada DPC-DPC dan DPP apa DPD Demokrat NTB gagal atau tidak dan dalam hal apa karena mereka yang paham dan mengerti perkembangan perjuangan politik Demokrat,” pungkasnya. (ndi)