Murid Tak Mampu Beli, Sekolah Masih Gunakan LKS

Mataram (suarantb.com) – Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016 menjadikan buku LKS, buku PR dan sejenisnya tak lagi digunakan di sekolah. Mendikbud,  Anies Baswedan juga sudah mengimbau kepada sekolah agar tidak menggunakan LKS dalam kegiatan pembelajaran.

Namun beberapa sekolah di NTB masih menggunakan LKS karena murid di sekolah bersangkutan tak mampu membeli buku standar berdasarkan Permendikbud. Salah seorang guru pondok pesantren di Kota Mataram, Dewi Apriliani mengatakan kondisi sekolah yang kurang mampu menyediakan buku standar Permendikbud juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Sepertinya pemerintah hanya melihat kondisi sekolah di kota-kota besar. Tidak melihat kondisi sekolah di desa-desa. Jadi dianggap semua sekolah itu mampu,” jelasnya kepada suarantb.com, Selasa, 26 Juli 2016.

Guru Madrasah Aliyah (MA) swasta di Kabupaten Lombok Timur, Rika Venisari juga menambahkan bahwa keterbatasan dana sekolah menjadikan sekolah belum mampu menyediakan buku standar sesuai Permendikbud untuk masing-masing siswa. Sementara jika siswa diminta untuk membeli sendiri, kemampuan siswa hanya mampu membeli buku-buku murah seperti LKS, buku PR dan sejenisnya.

“Hanya membantu mereka untuk belajar di rumah, kalau kita paksa mereka harus membeli buku mahal yang layak seperti yang tercantum di Permendikbud, takutnya memberatkan siswa,” terangnya.

Rika mengatakan, larangan penggunaan LKS kurang tepat. Menurutnya, pemerintah tak harus melarang penggunaan LKS, namun membuat ketentuan LKS seperti apa yang layak digunakan tanpa harus membebani siswa dan sekolah menyediakan buku-buku layak dengan harga mahal.

“Mungkin LKS-nya yang harus direvisi agar menjadi layak pakai, bukan melarang beredarnya LKS. Karena siswa hanya mampu membeli itu,” ujarnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dana sekolah jika harus menyediakan buku layak pakai bagi masing-masing siswa. Karena masalah utama dalam pendidikan adalah dana operasional.

“Kita harus pikirkan dananya, kalau kita mau ini dan itu. Dan kalau kita menginginkan keterlaksanaan peraturan dari pemerintah, pemerintah juga harus ikut memperhatikan keterbatasan kita,” harapnya. (rdi)