Mundur, Prakiraan Awal Musim Hujan di NTB

0
Paparan Kasi Data dan Informasi BMKG Luhur Tri Uji Prayitno terkait fase musim hujan di NTB yang mundur. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Hasil prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Lombok Barat, awal musim hujan akan mundur. Fase hujan pada diperkirakan pertengahan November hingga Januari. Itu pun intensitasnya masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi  kemarau yang berkepanjangan.

Berdasarkan perkembangan musim kemarau, update analisis curah hujan hingga dasarian (10 hari) 2 Agustus 2019 menunjukkan, bahwa NTB sedang berada pada puncak musim kemarau.  Curah hujan masih terpantau masih sangat rendah. Sesuai monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) update per 20 Agustus 2019,  menunjukkan bahwa wilayah NTB berada dalam kategori sangat panjang hingga kekeringan ekstrem.

Kondisi ini menurut Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Satklim Lobar, Luhur Tri Uji Prayitno,SP, M.Ling., menyebabkan peluang terjadinya hujan semakin rendah. Sementara fase awal musim hujan mundur, diperkirakan November, karena prakiraan curah hujan bulan September dan Oktober 2019 umumnya rendah.

Prakiraan Awal Musim Hujan (AMH) tahun 2019 – 2020, umumnya wilayah NTB diprakirakan pada November dasarian II hingga Januari dasarian I.

Jika dibandingkan situasi normal, prakiraan AMH tahun 2019 – 2020 mundur 1 sampai 2 dasarian.

“Fase awal musim hujan pada November, itu pun  umumnya rendah hingga menengah, terjadi di sebagian wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat. Sifat hujan normal hingga bawah normal,” ujarnya di kantor BMKG Kediri, Lombok Barat. Sementara puncak musim hujan diprakirakan Januari 2020 sebesar 62 persen dan Februari 2020 pada 38 persen.

Kemarau panjang di NTB saat ini sebagai dampak tingginya HTH di hampir seluruh kecamatan. Diantaranya, ada yang sampai di atas 100 hari dengan beberapa wilayah dengan HTH terpanjang, seperti Jereweh mencapai 128 hari , Alas Barat hingga 115 hari, Lape mencapai 113 hari, Sambelia 112 Hari, Palibelo Teke 112 hari, serta Sape 112 hari.

Pada kesempatan penjelasan update kemarau itu, BMKG mengundang Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas  Pertanian Provinsi NTB, BPBD Provinsi NTB, serta BMKG Stasiun BIL. Khusus kepada Dinas Pertanian dan BWS, pihaknya berharap data itu menjadi rujukan kebijakan pengaturan musim tanam dan distribusi air ke saluran irigasi. (ars)