Munas V Adeksi Dibuka, Didi Sumardi Masuk Bursa Calon Ketum Adeksi

H. Didi Sumardi. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Munas V Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) resmi dibuka oleh Wakil Presiden Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin, Rabu, 11 Maret 2020. Salah satu agenda Munas hari ini, adalah pemilihan ketua umum. Sebelum Munas V di Mataram hari ini, Adeksi sudah melakukan pra Munas di Surabaya.

Setidaknya ada lima nama yang diusulkan menjadi calon ketua umum Adeksi periode 2020 – 2025 menggantikan Ir. H. Armudji, MH (Ketua Umum Adeksi 2015 – 2020) yang habis masa jabatannya. Lima nama itu masing-masing H. Didi Sumardi, SH (Ketua DPRD Kota Mataram), Sigit K Yulianto (Ketua DPRD Kota Palangkaraya). Achmad Zulkarnain (Ketua DPRD Kota Cimahi), Balqis Diab (Ketua DPRD Kota Pekalongan) dan Elly Toisutta (Ketua DPRD Kota Ambon).

Iklan

Didi yang ditemui di sela-sela memantapkan persiapan kegiatan Adeksi Selasa, 10 Maret 2020, menyampaikan, Munas V Adeksi akan melaksanakan pemilihan ketua umum dan pembentukan kepengurusan Adeksi 2020 – 2025.

‘’Kita juga akan membahas hal-hal strategis lainnya sesuai kesepakatan Munas. Didi berharap Munas V Adeksi dapat memilih ketua umum dan juga pengurus Adeksi secara musyawarah mufakat.’’

Didi menyampaikan bahwa Munas Adeksi merupakan forum resmi untuk menyerap aspirasi sekaligus uji publik terhadap dua RUU omnibus law. Yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.

Adapun kewenangan Munas, selain membahas dan menetapkan penyempurnaan AD/ART Adeksi, juga akan membahas dan menetapkan program kerja dan rekomendasi Munas Adeksi 2020 – 2025.

Munas, kata Didi, sesuai AD/ART merupakan keharusan untuk dilakukan. Munas sesuai ketentuan dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan. Munas V Adeksi ini akan membedah soal omnibus law.

Oleh karena itu, Munas Adeksi menghadirkan narasumber kompeten. Seperti Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Menkumham dan Mendagri. ‘’Hadir juga tim omnibus law pemerintah dari kementerian dan lembaga terkait, ‘’ ujarnya.

Konstruksi omnibus law ini tentu saja juga memberi ruang pemerintah terhadap penghapusan peraturan perundang-undangan, termasuk pencabutan peraturan daerah (Perda). Evaluasi atas Perda yang dinilai menghambat investasi bakal segera dilakukan setelah norma-norma dari omnibus law sudah disepakati di tingkat pusat.

Omnibus law tentu akan membawa problem tersendiri di daerah. Pemerintah perlu menyelesaikan penataan kewenangan pusat dan daerah maupun penataan kewenangan antarinstansi yang selama ini tumpang tindih. Padahal tujuan konsep ini antara lain mengurangi konflik antarperaturan perundangan sehingga tercipta kepastian hukum.

Karena itulah, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia sebagai wadah para anggota dewan kota perlu mengkaji dan membahas persiapan daerah menyambut omnibus law yang dapat menjadi panduan bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan pemikiran tersebut di atas, Adeksi menggunakan momentum penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) V dan Seminar Nasional dengan mengambil tema: “RESPONS DAERAH MENYAMBUT OMNIBUS LAW: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju.”. (fit/*)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional