Munas NU Hasilkan Resolusi Soal Ujaran Kebencian

Mataram (Suara NTB) – Ujaran kebencian masuk kategori perbuatan tercela (akhlaq madzmumah). Karena itu, ia haram dilakukan untuk kepentingan apa pun. Termasuk, untuk tujuan kebaikan seperti dakwah atau amar ma’ruf nahi munkar.

Demikian rilis yang diterima redaksi Suara NTB, terkait kesepakatan forum Sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudluiyah Musyawarah Nasional Alim Ulama 2017 di Ponpes Darul Falah, Mataram, Jumat, 24 November 2017.

Iklan

“Amar ma’ruf nahi munkar juga tidak bisa dilakukan dengan kemunkaran karena mengajak kebaikan juga harus dilakukan dengan kebaikan. Oleh karena itu, amar ma’ruf nahi munkar tidak dapat dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemunkaran,” kata Wakil Sekretaris Lembaga Bahtusul Masail PBNU Mahbub Ma’afi membacakan rumusan sidang komisi.

Ujaran kebencian diharamkan karena menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama (hifdhl-‘irdh) dan membawa dampak yang serius bagi tata kehidupan sosial masyarakat, seperti permusuhan, pertikaian, dan kebencian antara satu orang dengan orang lain dan antara golongan dengan golongan yang lain.

“Perpecahan di kalangan golongan masyarakat akan mudah terjadi akibat ujaran kebencian yang menembus batas-batas pertahanan sosial masyarakat. Pada gilirannya, harmoni dan kerukunan masyarakat akan mudah terkikis dalam suasana dan iklim kebencian,” papar Mahbub di hadapan forum.

Keputusan dalam tiap sidang komisi baru akan diresmikan Sabtu (25/11) besok dalam sidang pleno menjelang penutupan. Ujaran kebencian merupakan salah satu dari lima pembahasan lain, yakni fiqih penyandang disabilitas, distribusi lahan/aset, konsep amil dalam negara modern menurut pandangan fiqih, konsep taqrir jama’I, dan konsep ilhaqul masail binadhairiha.

Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudluiyah lebih fokus pada pembahasan isu-isu tematik-konseptual ketimbang menemukan hukum halal-haram. Rumusannya dipaparkan dalam narasi deskriptif. Untuk pembahasan ujaran kebencian, forum dipimpin oleh Khatib Syuriyah PBNU KH Abdul Ghofur Maimoen.

Sementara itu, Ketua Panitia Daerah Munas dan Konbes NU , Lalu Winengan menginformasikan bahwa apabila semua sidang komisi di tiga ponpes tersebut bisa diselesaikan malam ini juga, sidang plenonya akan dilaksanakan di ponpes Darul Quran. Apabila belum, maka sidang plenonya bisa dilakukan keesokkan harinya.

“Hal ini karena penutupan Munas dan Konbes NU dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla, Sabtu, 25 November 2017 jam 14.00 Wita di ponpes Darul Quran Bengkel lombok Barat,” pungkasnya.

Dalam sidang Komisi Rekomendasi di Ponpes Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Lombok Barat itu, Masduki Baidlowi sebagai pimpinan sidang komisi menjelaskan enam persoalan penting yang dibahas Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017.

Enam pokok persoalan tersebut ialah pertama, ekonomi dan kesejahteraan. Kedua, penanggulangan radikalisme. Ketiga, sosial dan kesehatan. Keempat, pendidikan. Kelima, politik dalam negeri dan internasional, dan keenam, perdamaian timur tengah.

“Keenam persoalan tersebut dibahas untuk mengerucutkan tema besar Munas dan Konbes NU 2017 di NTB ini,” jelas Masduki Baidlowi. (r/*)