Mulai Tahun Ini Ada Kuota 25 Persen untuk Siswa Miskin di SMA/SMK Negeri

Mataram (suarantb.com) – Mulai tahun ini, tak ada lagi alasan warga miskin tidak bisa sekolah karena kendala biaya. Inilah janji dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Muh. Suruji demi mendorong agar semua anak usia sekolah di NTB bisa bersekolah.

Janji Kadis Dikbud ini akan diwujudkan melalui kebijakan pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dimana tiap sekolah negeri akan menyediakan kuota 25 persen untuk siswa miskin.

Iklan

“Anak dari keluarga miskin kita dorong masuk ke sekolah negeri. Nanti di tiap sekolah ada kuotanya, kita akan siapkan 25 persen kuota siswa untuk yang miskin,” jelasnya, Senin, 3 Maret 2017.

Suruji mengibaratkan sekolah negeri sebagai milik masyarakat miskin, dimana mereka bisa masuk dengan gratis. Dengan aturan tiap sekolah harus memenuhi kuota 25 persen siswa miskin tersebut dan tidak boleh ditolak. Justru masyarakat miskin harus bisa merasakan pendidikan bagus di sekolah negeri.

“Yang miskin itu semua diterima dulu baru kemudian yang tidak miskin boleh masuk. Jadi yang merasa tidak punya biaya silakan masuk di negeri, diterima tanpa diseleksi,” katanya.

Syarat utama bagi masyarakat yang anaknya hendak masuk SMA/SMK negeri dengan biaya gratis adalah keluarga tersebut terdaftar sebagai anggota Program Keluarga Harapan (PKH) atau si anak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Lalu bagaimana jika terjadi protes terkait aturan ini? Suruji menyebutkan jika anak tersebut berasal dari kalangan mampu maka sekolah swasta bisa jadi pilihan.

“Supaya sekolah swastanya bisa lebih bagus dari negeri kan. Yang kaya kasih yang bayar, yang miskin kasih yang gratis. Pokoknya dia tidak boleh mengambil kuota orang miskin,” tandasnya.

Saat ini disampaikan Suruji regulasi terkait pemberlakuan aturan ini tengah digarap. Masih belum diketahui dalam bentuk apa, bisa saja pergub, edaran gubernur atau mungkin hanya keputusan kadis.

“Yang penting harus ada regulasinya dan itu mengikat. Jadi tidak ada kepala sekolah negeri yang boleh tawar menawar. Itu bentuk kesungguhan kita untuk menghilangkan hambatan bagi warga miskin untuk mengakses pendidikan bermutu,” tambahnya. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here