Mulai Oktober, Pelaku Usaha di Mataram Wajib Bayar Pajak

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memulai kembali melakukan penarikan pajak pelaku usaha di Mataram. Hal tersebut mengikuti habisnya masa relaksasi pajak yang diberikan bagi pelaku usaha hingga Agustus lalu.

“Kemarin kita sudah mulai pembebasan (pajak) sampai Juli – Agustus. Sekarang sudah mulai, September ini akan dibayar pada Oktober,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi saat dikonfirmasi, Jumat, 18 September 2020.

Iklan

Penarikan kembali pajak tersebut antara lain akan diberlakukan untuk pengusaha hotel, restoran, dan parkir. “Alat pengawas kami juga sudah jalan untuk itu. Nanti up-date di situ,” jelas Syakirin.

Diterangkan, relaksasi pajak sebelumnya diberikan karena melihat dampak pandemi virus corona (Covid-19) terhadap seluruh unit usaha tersebut. Dicontohkan seperti usaha hotel dan restoran yang diperbolehkan tidak membayar pajak hingga Agustus dengan syarat tidak menarik pajak dari pelanggan.

Akibat pandemi Covid-19 pihaknya juga merevisi seluruh target pembayaran pajak di Kota Mataram. Antara lain untuk hotel dari Rp26 miliar menjadi Rp6,5 miliar. Penurunan signifikan target tersebut mempertimbangkan kondisi usaha perhotelan yang sampai saat ini masih belum benar-benar pulih akibat dampak pandemi.

“Maret itu sudah tidak ada penerimaan (pajak). Satu bulan itu hanya Rp25 juta,” ujar Syakirin. Dengan target Rp6,5 miliar, pihaknya memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak perhotelan dapat menembus angka Rp200 juta per bulan hingga akhir tahun mendatang.

Untuk target pajak restoran juga diturunkan dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar. Kemudian pajak hiburan dari Rp3,5 miliar menjadi Rp1,6 miliar, pajak parkir dari Rp2,5 miliar menjadi Rp1,4 miliar, dan pajak bumi bangunan (PBB) dari Rp27 miliar menjadi Rp18 miliar.

Diterangkan, sebelum pandemi Covid-19 realisasi rata-rata pembayaran pajak di Kota Mataram mencapai persentase 60 – 80 persen. Jumlah tersebut melihat pembayaran Januari – Maret yang cukup tinggi. “Harapan kita nanti sisa September – November itu rata-rata ada sekitar 200 juta. Khususnya dari hotel,” ujarnya. Target tersebut diproyeksikan dapat terpenuhi, melihat geliat usaha perhotelan yang mulai hidup beberapa waktu belakangan.

“Kita melihat dengan banyaknya acara pertemuan otomatis akan berdampak yang lebih baik pada pengusaha hotel. Ini sudah mulai ada kegiatan, walaupun masih dari pemerintah,” tandas Syakirin. (bay)