Mulai Akhir Desember, Ratusan Jabatan di Pemkot Dihilangkan

Hj. Baiq Evi Ganevia. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah 311 jabatan di Lingkup Pemkot Mataram akan disetarakan. Jabatan kepala seksi atau kepala sub bagian akan dihilangkan. Prinsip penyetaraan mempercepat pelayanan. Namun kebijakan ini tidak mengurangi pendapatan aparatur sipil Negara (ASN).

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, penyetaraan jabatan ada tiga tahapan. Pertama, penyetaraan struktur organisasi. Kedua, penyetaraan jabatan. Ketiga, penyesuaian mekanisme kerja.

Iklan

Penyesuaian mekanisme ini belum memiliki regulasi, sehingga pihaknya masih meraba – raba bagaimana pola kerja ASN. Sementara, finalisasi penyetaraan jabatan pada bulan Desember. “Jumlahnya itu 311 jabatan yang disetarakan,” jelas Evi.

Tahap awal sebenarnya 255 jabatan yang akan disetarakan dengan pertimbangan sebagian jabatan dipertahankan di bawah sekretariat. Tetapi Pemprov NTB meminta semua model struktur jabatan. Evi menyebutkan, jabatan yang disetarakan adalah empat struktur organisasi didasarkan pada urusan yang ditangani organisasi perangkat daerah. Contohnya, model satu yakni urusan perhubungan, trantib dan linmas. Urusan ini terdapat di Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan model satu ini, hanya tersisa sub bidang di bidang atau di sekretariat dimungkinkan tiga sub bagian.

Model dua berkaitan dengan urusan keuangan dan pendidikan. Di bawah bidang hanya satu yang fungsional. Dan, di bawah sekretariat hanya boleh dua sub bidang. Urusan ketiga adalah tidak memiliki kepala seksi dan sub bidang atau semua jabatan dihapus. Hal ini yang coba dipertahankan. “Misalnya, kasubag kepegawaian, perencanaan dan keuangan,” ucapnya.

Sementara, jabatan apa yang tereliminasi menjadi urusan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari hasil penyederhanaan akan dilantik pada akhir Desember mendatang. Evi menegaskan, prinsip penyederhanaan mempercepat pelayanan. Tetapi dari sisi ASN tidak dirugikan baik dari sisi kesejahteraan maupun karir. Namun demikian, pemetaan ini ada yang berkurang yakni take home pay. Urusan ini akan menjadi kebijakan kepala daerah atau disampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah, supaya take home pay yang diterima sama seperti sebelumnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati menambahkan, penyetaraan jabatan sudah final. Ditargetkan pengukuhan akan dilakukan pada akhir Desember mendatang. (cem)

Advertisement