Mulai 2017, Pemda KLU Terapkan Sistem Pungutan “Online”

Tanjung (Suara NTB) – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Utara sudah diawali dari penertiban kawasan Bangsal, Senin, 31 Oktober 2016. Setelah memastikan tahapan ini berjalan, Pemda KLU akan mulai melangkah ke tahap selanjutnya, yakni penerapan aplikasi Sistem “Online”.

 “Saya lebih setuju sistem pungutan dilakukan secara online. Apalikasi daerah mana yang digunakan, apakah aplikasi Pak Ridwan Kamil atau Bu Risma, boleh-boleh saja, karena dengan kedua daerah itu kita sudah MoU. Yang jelas, di 2017 kita harus sudah mulai penerapan aplikasi online ini,” tegas Wabup KLU, Sarifudin, SH, MH, di ruang kerjanya, Selasa, 1 November 2016.

Iklan

Ia menjelaskan, untuk memulai program aplikasi ini pihaknya sudah minta SKPD terkait untuk membuat perencanaan sistem, pelatihan teknologi serta menindaklanjuti gerbang MoU yang lebih dulu dibuat Bupati dan Wabup. Pendalaman materi implementasi butuh waktu setidaknya tiga bulan atau lebih singkat tergantung penguasaan SDM Dinas terkait.

Sarifudin menilai, penerapan aplikasi online wajib hukumnya dilakukan. Cara ini dinilai bisa menurunkan potensi kebocoran PAD yang selama ini timbul di Lombok Utara. Berkaca dari laporan yang masuk, kata Wabup, pihaknya masih miris dengan pola-pola pelaporan data yang dilakukan oknum pengusaha maupun mitra.

“Umpamanya, jumlah kunjungan hotel memang beda-beda, tapi yang dilaporkan ke pemerintah kerap tidak sesuai dengan fakta. Katakan yang datang itu 100 orang, yang dilaporkan ke Pemda hanya 20 orang. Oknum pengusaha juga membuat pembukuan dobel, akunting didesain beda untuk membuat laporan ke pemilik perusahaan dan laporan ke Pemda. Mencegah itulah, saya tegaskan sistem online harus secepatnya kita lakukan,” tegasnya lagi.

Sarifudin menyambung selain praktik di internal oknum pengusaha, Pemda KLU juga dihadapkan pada masih maraknya percaloan tiket serta belum berizinnya kalangan pengusaha yang berada di kawasan Gili Trawangan Indah (GTI). Bagi Wabup, praktik percaloan dan pungli dilakukan diduga melibatkan oknum di instansi pemerintah, oknum di lembaga swasta, maupun oleh oknum preman yang ada di lapangan. Pola yang seolah sudah tersistem dan dilakukan dalam waktu lama itulah, menyebabkan angka PAD KLU tak pernah bisa meningkat walaupun angka kunjungan wisatawan tergolong luar biasa banyak.

Wabup bahkan mendukung logika Bupati yang menilai pemasukan sebesar Rp 20 juta sebulan dari tiket tak masuk akal. Bahkan tidak hanya persoalan tiket, Wabup menginventaris sumber-sumber PAD yang selama ini tak memberikan angka optimal. Diantaranya sumber itu meliputi retribusi dan pajak parkir, perpanjangan izin boat, parkir boat dan fastboat, hingga aktivitas usaha masyarakat yang banyak digeluti seperti rental sepeda, usaha jasa snorkeling, dive dan sebagainya.

“Pada konteks penertiban izin juga demikian, dari 448 hotel melati dan bintang yang ada, hanya 10 persennya yang punya izin, sisanya belum. Alasannya mereka berada di wilayah GTI. Pertanyaannya, GTI itu berada di mana, KLU kan. Kedepan, mereka akan kita atur dengan cara berkoordinasi ke Provinsi guna memberikan izin mengelola,” demikian Wabup.

Terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU, Khairil Anwar, mengamini keinginan Bupati dan Wabup KLU itu. Dispenda selaku leading sektor penarikan pajak dan retribusi, akan mempelajari lebih lanjut aplikasi online yang diterapkan oleh daerah maju seperti Kota Bandung dan Kota Surabaya.

“Rencana minggu ini juga kita akan berangkat ke Bandung, melibatkan beberapa personil di Dispenda. Kita akan pelajari sistem yang digunakan, kalau memang cocok untuk diaplikasikan di KLU maka kita akan lanjutkan dengan perencanaan anggaran untuk memenuhi pengadaan perangkat yang dibutuhkan,” ujarnya.

Dispenda optimis, penerapan aplikasi online dalam penarikan pajak dan retribusi dapat dilakukan mulai 2017 mendatang. Sebagai bagian dari program Bupati – Wabup, aplikasi ini akan disegerakan sebelum pertengahan 2017 seiring proses pengadaan perangkat pada APBD murni serta pemasangan aplikasi dan pemantapan sumber daya manusia. (ari)