MUI NTB: Fatwa Bersosial Media Jawaban Keresahan Masyarakat

Mataram (suarantb.com) – Ketua MUI NTB, Prof. H. Syaiful Muslim menyambut baik dikeluarkannya Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Menurutnya, fatwa ini adalah jawaban dari keresahan masyarakat.

“Ini fatwa yang kita tunggu-tunggu di Majelis Ulama di provinsi maupun umat Islam. Saya rasa sangat ditunggu-tunggu karena ini meresahkan masyarakat luas,” sahutnya dihubungi suarantb.com melalui telepon, Selasa, 6 Juni 2017.

Iklan

Menurut Muslim, keresahan masyarakat itu diakibatkan merebaknya fitnah, kebohongan dan berita-berita hoaks yang banyak menyebar di dunia maya, khususnya media sosial. Yang akibatnya timbul benih-benih permusuhan di masyarakat.

“Saya kira juga ada ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ada permusuhan segala macam, apakah itu antar agama, suku, kelompok atau  golongan. Juga menyebarkan informasi tidak benar, orang sehat kemudian diberitakan di media sosial meninggal, itu sudah sangat mengganggu,” ujarnya.

Fatwa MUI ini dinilai sebagai langkah baik yang justru sejalan dengan pemerintah. Bahkan ia menyatakan fatwa ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mulai membatasi akses ke media sosial yang berdampak negatif.

“Pemerintah pun akan sangat senang memanfaatkan fatwa ini sebagai bagian dari dasar pemikiran pemerintah untuk betul-betul melakukan sosialisasi dengan pembatasan-pembatasan akses terhadap dunia maya. Saya kira pemerintah juga akan mengambil sikap,” imbuhnya lagi.

Fatwa tersebut menurut Muslim di antaranya menyatakan larangan bagi setiap muslim dalam beraktivitas di media sosial melakukan ghibah (menggunjing atau bergosip), menyebarkan fitnah, berita bohong (hoaks) dan berbagai ujaran kebencian yang bisa melahirkan permusuhan. (ros)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional