MUI Bima Ajak Warga Kawal Kasus Dugaan Perselingkuhan

Kota Bima (Suara NTB) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima mengajak masyarakat untuk mengawal kasus perselingkuhan oknum anggota DPRD dan oknum anggota Polres Bima Kota, yang tertangkap basah sedang berduaan dan kini telah diproses secara kelembagaan.

“Harus dikawal hingga tuntas. Tidak boleh diproses setengah-setengah,” kata Ketua MUI Kota Bima, Drs. H. M. Saleh Ismail kepada Suara NTB, Selasa, 11 April 2017.

Iklan

Dia mengatakan, walaupun masih dugaan, kasus tersebut harus diproses sesuai delik aduan berdasarkan aturan dan mekanisme. Apalagi yang terlibat, diduga adalah oknum anggota DPRD dan oknum aparat penegak hukum,

“Dugaan perselingkuhan harus ada bukti yang kuat. Minimal ada empat orang saksi yang melihat dan menyaksikannya. Makanya harus dikawal,” ujarnya.

Saleh menyesalkan adanya kejadian tersebut. Semestinya sebagai seorang yang mengemban amanah rakyat harus menjadi teladan. Serta menghindari hal-hal yang merusak dan meyimpang nama baik lembaga.

“Tapi persoalan ini biarkanlah publik yang menilai. Melihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, peristiwa tersebut dapat juga dijadikan sebuah pelajaran oleh pasangan suami istri (Pasutri), agar tetap saling menjaga dan melengkapi kekurangan satu sama lain dengan ilmu agama.

“Tetangga juga harus terlibat. Saling mengingatkan, menyampaikan yang benar dengan cara yang elegan dan penuh kesabaran,” tuturnya.

Sementara bagi pemerintah kota (Pemkot). Peristiwa tersebut dapat diajdikan acuan untuk selalu sigap. Menertibkan segera seluruh tempat-tempat yang diduga dan dicurigai area tindakan asusila. Seperti di sekitar kawasan pantai Amahami dan kos-kosan.

“Pemilik kos juga harus membantu pemerintah jangan hanya menerima materi saja, tapi tidak menyeleksi penghuni kos-kosan,” terangnya.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat dan elemen terkait untuk terlibat dalam segala penyakit yang merusak moral. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak terkait untuk diproses tanpa langsung menghakimi.

“Persoalan seperti ini harus ada gerakan bersama untuk memberantasnya, tidak cukup pemerintah, ulama atau tokoh agama,” pungkasnya. (uki)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here