Muhir Sampaikan Pledoi Sambil Menangis

Terdakwa kasus fee alokasi dana perbaikan sekolah, H Muhir anggota DPRD Kota Mataram berjalan meninggalkan ruang sidang usai membacakan nota pembelaannya, Senin, 28 Januari 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa korupsi fee alokasi dana perbaikan sekolah terdampak gempa Kota Mataram, H Muhir menjalani sidang pembacaan nota pembelaan, Senin, 28 Januari 2019. Anggota DPRD Kota Mataram itu berurai air mata membacakan pledoinya. Dia yakin dirinya tidak bersalah.

“Ini bukan OTT, tapi kriminalisasi,” ujar Muhir lemah sambil sesenggrukan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Dia membaca sendiri tambahan nota pembelaan yang disusunnya.

Iklan

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram ini merasa dijebak. Melalui operasi tangkap tangan (OTT), dia mendekam sendiri di penjara. Padahal menurutnya, saat digerebek pada Jumat, 21 September 2018 lalu juga turut serta orang lain sebagai pemberi.

Yakni mantan Kadis Pendidikan Kota Mataram, H. Sudenom dan Kasi Sarpras pada Bidang Pembinaan Dikdas Disdik Kota Mataram, Tjatur Totok Hadianto.

“Pantaskah saya didakwa dengan cara memaksa meminta uang? Sementara saya dipaksa menerima amplop oleh Sudenom dan Totok,” sesal Muhir. Sesekali dia mengusap matanya dengan tisu.

Bahkan, lanjut dia, pagi hari itu dia sedianya hanya akan berada di rumah bersama putranya. Seketika datang saksi Sudenom yang menurut memaksa dia untuk sarapan di warung Encim, Cakranegara Barat, Cakranegara, Mataram.

“Sudenom menarik lengan baju sampai saya bilang pelan-pelan, nanti baju saya robek. Sudenom bilang kalau saya tidak ikut saya dianggap tidak menghargai dia,” paparnya.

Muhir yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mataram ini juga berdalih. Bahwa barang bukti uang tunai tidak ada padanya ketika petugas Kejari Mataram datang menggerebek.

“Saya mendengar Sudenom berucap ‘terlalu cepat datang’. Ini menandakan ada komunikasi sebelumnya. Saya ini korban kriminalisasi, penjebakan,” tuturnya.

Sementara penasihat hukum Muhir, Burhanudin menjelaskan aspek yuridis pembelaan Muhir. Intinya, barang bukti uang tunai tidak ada sangkut paut dengan uang negara. Alih-alih mengkorup dana bencana.

“Anggaran belum diketok sehingga bagaimana dana bisa dieksekusi,” ucap Burhan. Malahan, sambung dia, uang tunai tersebut merupakan uang pribadi saksi Totok.

Duit Rp30 juta itu, kata Burhan, ditemukan di saku celana sebelah kanan Totok. Uang di dalam amplop warna cokelat. “Saya penggeledahan, petugas hanya menemukan HP, dompet, dan kunci kontak sepeda motor terdakwa,” terangnya.

Anggota tim penasihat hukum lainnya, Achmad Ernadi menyimpulkan berdasarkan proses persidangan.

“Bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan yang diajukan pada diri terdakwa. Maka kami memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan terdakwa H Muhir dibebasskan dari dakwaan,” tegasnya.

Sebelumnya, terdakwa Muhir dituntut jaksa agar dihukum penjara selama delapan tahun. Mantan politisi Partai Golkar ini, menurut jaksa, terbukti meminta duit fee proyek rehabilitasi pascabencana sekolah terdampak gempa Lombok sebesar Rp30 juta.

Jaksa mengajukan tuntutan atas dasar pembuktian unsur pasal 12e UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta, apabila tidak dibayarkan maka wajib diganti dengan kurungan selama enam bulan. Sementara barang bukti uang tunai sejumlah Rp30 juta dirampas untuk negara. (why)