Muhammad Yakin SK PPP Djan Faridz Segera Terbit

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW PPP NTB, H. Muhammad, SH, meyakini bahwa surat keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP pimpinan Djan Faridz akan segera terbit. Menurutnya, keputusan PTUN kali ini tentunya akan dipatuhi oleh Menkumham selaku pelaksana putusan tersebut.

Seperti diketahui, PTUN Jakarta beberapa waktu lalu telah mengeluarkan putusan yang pada intinya meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk mencabut surat keputusan pengesahan kepengurusan PPP Romahurmuziy dan segera menerbitkan SK pengesahan untuk kepengurusan Djan Faridz.

Iklan

Dengan terbitnya keputusan tersebut, Muhammad menegaskan maka kini kepengurusan PPP yang sah adalah kepengurusan yang berada di bawah komando Djan Faridz di tingkat pusat dan dirinya di NTB.

Menurut Muhammad, saat ini pihaknya memang masih menunggu terbitnya SK dari Kemenkumham untuk membatalkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy dan mengesahkan pengurus PPP Djan Faridz.

“Insha Allah minggu depan keluar. Kami yakin akan segera terbit SK itu,” ujar Muhammad kepada suarantb.com, belum lama ini. Muhammad menambahkan, saat ini dirinya berharap seluruh pengurus PPP untuk tetap menjaga kekompakan dan bersabar menunggu terbitnya SK dimaksud.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP NTB kubu Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romi, Dra. Hj. Wartiah, M. Pd menyikapi santai putusan PTUN yang membatalkan SK Kemenkum HAM tentang pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021. SK itu merupakan surat keputusan Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romi sebagai Ketua Umum.

Dalam keterangannya, Wartiah menyampaikan bahwa putusan tersebut tidak berpengaruh apapun bagi PPP yang dipimpinnya. Terlebih lagi dengan belum selesainya proses hukum persoalan itu. Selama proses hukum berjalan maka putusan Menkum HAM tersebut masih berlaku.

“Tidak ada pengaruhnya sebab alasannya tidak jelas sehingga DPP banding. Selama banding maka SK Menkum HAM tetap berlaku,” ujar Wartiah, Rabu, 23 November 2016.

Politisi yang saat ini menjadi Ketua Komisi V DPRD NTB itu tetap berkeyakinan bahwa hasil muktamar Pondok Gede merupakan muktamar islah yang benar secara hukum. Bahkan muktamar tersebut dibuka resmi oleh Presiden dan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden.

Terkait dengan langkah apa yang akan ditempuh PPP seandainya putusan banding nanti tetap memenangkan kubu Djan Faridz? Wartiah mengatakan tidak ingin ber andai-andai dan menegaskan bahwa PPP hasil muktamar Pondok Gede tetap muktamar yang resmi secara hukum.

“Kita tidak berandai. Tapi selama SK Menkum HAM di tangan maka kita yang benar. Muktamar Pondok Gede adalah Muktamar Ishlah yg dibuka resmi presiden dan ditutup resmi Wapres atas usulan Menkum HAM sebagai mediator,” katanya. (aan/ast)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here