Muhammad Kembali Pimpin DPW PPP NTB Kubu Djan Faridz

Mataram (suarantb.com) – H. Muhammad, SH kembali naik ke tampuk pimpinan DPW PPP NTB kubu Djan Faridz setelah ia terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) yang digelar, Sabtu, 30 Juli 2016.

Muhammad yang dikonfirmasi usai terpilih dalam Muswil tersebut menjelaskan bahwa Muswil DPW PPP NTB kubu Djan Faridz telah memilih lima orang formatur untuk membentuk kepengurusan DPW PPP NTB periode berikutnya. Dari lima orang tersebut, Muhammad kembali terpilih untuk posisi ketua formatur.

Setelah menjadi ketua formatur, Muhammad juga kembali mengangkat H. Wildan yang sebelumnya juga menjabat Sekretaris DPW PPP NTB. Dengan demikian, duet kepemimpinan DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, periode ini tidak mengalami perubahan. Hanya saja, perubahan kemungkinan akan terjadi pada komposisi kepengurusan lainnya.

“Untuk selanjutnya formatur diberi kesempatan 14 hari untuk membentuk kepengurusan yang lengkap. Sambil kita menunggu keputusan MK,” ujar Muhammad.

Ia menjelaskan, Muswil kali ini digelar dengan mengangkat tema “Memperkokoh Supremasi Hukum Putusan MA 601”. Tema tersebut dipakai sebagai semangat untuk menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan tertinggi. Oleh karenanya pemerintah harus menaati putusan MA tersebut.  Ia sendiri menyayangkan pemerintah Indonesia yang mengabaikan putusan MA 601 tersebut. Sementara putusan MA adalah putusan tertinggi dalam suatu negara. “Yang bisa membatalkan putusan MA hanya PK,” katanya.

Selain sebagai penegasan untuk patuh pada hukum, DPW PPP NTB di bawah pimpinan H. Muhammad menganggap haram hasil muktamar PPP ke VIII Pondok Gede yang memenangkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum DPP PPP. Untuk itu pihaknya tetap menggelar Musyawarah Wilayah ke VII yang berlangsung hari ini, Sabtu 30 Juli 2016.

Lepas dari semangat pengokohan supremasi hukum di atas, alasan lain yang membuat PPP NTB versi muktamar Jakarta mengadakan Musywil adalah ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Dasar Musywil (adalah) ketentuan ADA/ART, yang ke dua putusan MA 601,” ujarnya.

PPP melalui Muhammad juga menilai keganjilan, peran pemerintah dengan memberikan ruang pada PPP versi muktamar Pondok Gede. Menurutnya hal tersebut menjelaskan arogansi pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo. Sembari mengulangi penegasannya di awal, menurutnya, setelah putusan MA 601 PPP harusnya  tidak lagi dualisme, karena hukum telah menetapkan bahwa PPP yang legal dan sah secara hukum adalah PPP Muktamar Jakarta.

“Harusnya sejak ada putusan hukum, PPP tidak lagi dualisme,” tegasnya.

Hal lain yang menunjukkan pemerintah sekarang arogan, tutur Muhammad, ialah perannya memerintahkan menghidupkan kembali surat keputusan (SK) Bandung yang “sudah mati” dan meminta Muktamar ke VIII untuk ke tiga kalinya, dengan mengabaikan putusan MA 601.

“Terang-terangan Pemerintah mendukung kubu sana. Catatan sejarah di Republik ini, pemerintah (sekarang) yang paling arogan terhadap hukum,” ungkapnya. (ast)