MTQ, Bentuk Lain Investasi untuk Ekonomi

Mataram (suarantb.com) – Pengamat Ekonomi, Dr. Firmansyah mengutarakan pentingnya upaya memaksimalkan ekonomi masyarakat NTB lewat acara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-26. Pasalnya acara MTQ ini digolongkan oleh Firmansyah merupakan bentuk investasi mendatangkan orang.

“Investasi itu ada dua, investasi mendatangkan industri dan investasi mendatangkan orang. NTB ini kan bukan wilayah industri. Ya, potensinya mendatangkan orang,” jelas Firmansyah via telepon Rabu, 20 Juli 2016.

Ia juga mengatakan dengan potensi mendatangkan orang pada MTQ tersebut, produk-produk unggulan daerah harus benar benar dimanfaatkan supaya masyarakat luar kenal dengan produk NTB. Selain itu produk ini, nantinya tamu bisa diajak ke tempat tempat tertentu jika pemerintah mengadakan kegiatan.

“Produk juga bisa dibawa ke tempat-tempat tertentu kalau ada kegiatan. Ini berpotensi memanfaatkan orang-orang yang berbelanja,” pungkasnya.

Firmansyah juga menjelaskan lebih detail jika memperbanyak ruang orang untuk berbelanja dan memperkenalkan produk unggulan tetap ada imbasnya untuk pertumbuhan ekonomi.

Dimintai tanggapan siapa kiranya yang bagus untuk mengisi ruang ruang pameran produk lokal pada arena arena tempat acara MTQ berlangsung, ia menyarankan agar Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipilih. Dengan alasan UKM terkesan lebih siap dan mempunyai persiapan. Dibandingakan dengan pedagang pedagang kecil, ia mengatakan produk produk yang dipersiapkan rumah tangga di tengah-tengah kerumunan nantinya akan ikut kecipratan.

“UKM-lah yang lebih siap, nantinya juga akan ada produk-produk rumah tangga. Yang penting ditengah-tengah kerumunan itu ada yang bisa kecipratan. Selalu ada ruang bisnis,” katanya.

Dikonfirmasi mengenai data BPS tentang angka kemiskinan masyarakat NTB tahun 2015 dan 2016 yang sudah bertambah sebanyak 2.150 penduduk, Firmansyah menekankan tentang perlunya pemerintah untuk semakin membenahi pelaksanaan program untuk menekan angka kemiskinan di NTB.

Firmansyah mengapresiasi sikap Pemprov NTB yang saat ini terus ngotot membenahi problem tata niaga beras yang membuat banyak beras NTB dikirim keluar. Padahal, untuk kebutuhan masyarakat NTB sendiri masih kurang. Fenomena ini menimbulkan harga yang melambung di tengah daya beli masyarakat NTB yang berkurang. Hal ini pada gilirannya

Firmansyah juga mengingatkan perlunya pemerintah mengentaskan kemiskinan secara komprehensif. Tidak saja mengandalkan program-program seperti bantuan sosial, bangun rumah dan sebagainya. Menurutnya persoalan kemiskinan adalah persoalan ekonomi makro, bidang kemasyarakatan, kebijakan pusat dan kebijakan daerah kota. Jadi mengatasinya tidak dengan secara parsial.

“Jadi pemerintah pusat harus bertanggung jawab apalagi pemerintah kota yang punya wilayah,” tandasnya. Firmansyah juga mengaku kerap menyarankan agar dilakukan penelusuran karakteristik kemiskinan di NTB. Hal ini karena penyebab kemiskinan berbeda-beda menurut kultur dan budaya masyarakat di daerah tertentu. (ism)