MPLS Tatap Muka Tidak Boleh Dilanjutkan

Ilustrasi aktivitas belajar tatap muka.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Sekretaris Daerah (Sekda) NTB meminta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara tatap muka yang dimulai awal pekan ini dihentikan. Dinas Pendidikan beralasan MPLS secara tatap muka yang dilaksanakan di awal MPLS hanya untuk mengenalkan sekolah dan sistem pembelajaran, bukan melakukan pembelajaran.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengirimkan surat kepada bupati/walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020. Dalam surat itu ditegaskan dengan memperhatikan kondisi sebaran Covid-19 di NTB yang kian mengkhwatirkan, serta cek fakta lapangan, bahwa pelaksanaan MPLS yang sedang berlangsung dianggap kurang memperhatikan protokol kesehatan.

Iklan

Oleh karena itu, diminta untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/Dikbud dengan menutup atau menghentikan  kegiatan MPLS dan proses pembelajaran secara tatap muka.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dikonfirmasi Kamis, 23 Juli 2020 mengatakan yang dihentikan adalah MPLS tatap muka, sedangkan MPLS daring tidak ada masalah. MPLS dimulai sejak Senin, 20 Juli 2020 dan akan berakhir pada Sabtu, 25 Juli 2020. Dikbud NTB hanya menjadwalkan MPLS tatap muka dilaksanakan pada dua hari pertama jadwal MPLS.

Aidy mengatakan, Surat Sekda NTB untuk mempertegas surat edaran gubernur. Namun MPLS tidak seketika dihentikan atau ditutup, karena masih ada MPLS secara daring. Sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB telah melaksanakan MPLS tatap muka di dua hari pertama MPLS. “Sekolah sudah selesai melaksanakan MPLS secara tatap muka sebelum diedarkan surat dari Sekda, saat ini sekolah melanjutkan MPLS secara daring,” jelasnya.

Dengan adanya surat dari Sekda NTB itu, pihaknya berharap agar SMA, SMK, dan SLB menyesuaikan kebijakan di sekolah dengan arah kebijakan pimpinan daerah untuk tidak melakukan pembelajaran. Ia menegaskan, di surat edaran gubernur itu melarang pembelajran tatap muka, tapi MPLS bukan pemberian pembelajaran, hanya pengenalan lingkungan sekolah.

“Kepala SMA, SMK,SLB agar mematuhi agar melaksanakan MPLS daring dengan semaksimal mungkin dengan potensi, kompetensi, dan fasilitas yang ada di sekoah. Dan kami mengingatkan bahwa dengan penegasan ini tidak berarti MPLS ditutup, tapi tetap melayani secara daring seperti fase BDR tahap 1 kemarin,” ujarnya.

Aidy mengakui penegasan itu untuk mencegah risiko terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah. Namun ia menegaskan protokol kesehatan telah diterapkan. Selain itu, di surat edaran Dikbud terkait MPLS, pihaknya menegaskan MPLS bisa dilakuan dengan dua opsi, yaitu daring dan tatap muka.

“Sekolah yang siap daring melaksanakan MPLS daring, sekolah yang tidak siap daring melaksanakan tatap muka dengan sistem terbatas, sif bergilir lalu jumlah siswa sedikit,” katanya.  Edaran Sekda mempertegas SE Gubernur

Aidy juga menjelaskan, MPLS tatap muka tidak bisa dihindari karena siswa harus dikenalkan dengan sistem pembelajaran. Seperti di jenjang SMA yang harus dikenalkan dengan jurusan yang mereka pilihan. Juga di jenjang SMK yang memerlukan tatap muka untuk mengenalkan alat praktik, laboratorium, dan bengkel. Selain itu, pengenalan juga dengan sistem kerja dan strategi pembelajaran. “Tidak bisa hanya lewat video konferensi, tapi kalau SMA/SMK bisa mematuhi protokol, karena sudah remaja dan bisa dikendalikan,” ujarnya.

Dari pemantauannya sejak Kamis, 23 Juli 2020 tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan MPLS secara tatap muka. MPLS masih dilaksanakan secara daring.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., MM., mengatakan, MPLS di Kota Mataram masih berjalan sampai dengan Sabtu, 25 Juli 2020 secara daring. Diakuinya pelaksanaan MPLS di awal pekan ini dengan menghadirkan siswa dan berjalan dengan baik, lancar, dan sukses tanpa ada komplain dari orang tua siswa. Ia juga menegaskan sekolah melaksanakan MPLS tatap muka dengan mengedepankan protokol kesehatan. Meski demikian ia mengakui mendapatkan pertanyaan dari pejabat dari Pemerintah Provinsi NTB.

“Sejak Rabu, 22 Juli 2020 mulai melasanakan MPLS secara daring. Sudah tidak ada lagi tatap muka,” ujar Fatwir.

Ia juga mengaskan, pihaknya menghadirkan siswa ke sekolah saat MPLS bukan berarti melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Namun dalam rangka agar siswa mendapatkan informasi penting tentang sekolah, supaya siswa mengetahui lokasi sekolah dan gurunya. Juga agar siswa mengetahui cara belajar dengan sistem daring.

“Minggu depan nanti dia harus belajar dengan daring, misalnya anak TK ke SD, SD ke SMP, baru tahun ini baru masuk sekolah menengah, dia harus tahu cara buka link belajar daring, dan ketentuan lainnya,” katanya.

Fatwir menegaskan, MPLS digelar agar siswa mendapatkan informasi belajar secara daring. “MPLS sebagai simulasi fase transisi dan kenormalan baru itu. Kenapa saya ngotot menghadirkan siswa secara tatap muka, hanya ingin agar anak dapat informasi,” pungkasnya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here