MoU Penyaluran KUR, OJK Dorong Bank NTB Lebih Aktif

Tanjung (Suara NTB) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan NTB terus mendorong keterlibatan Bank NTB untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif di kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Betapa tidak, pengembangam potensi usaha produktif masyarakat salah satunya masih terkendala faktor permodalan.

“OJK terus mendorong peran Bank NTB untuk meningkatkan kesejahtaeraan masyarakat NTB. Sebagai tuan rumah, menjadi tanggung jawab utamanya untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga eksistensinya di masyarakat,” ungkap Kepala OJK Perwakilan NTB, Yusri, saat menyaksikan MoU penyaluran KUR ke sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan di Aula Kantor Bupati, Senin, 17 Oktober 2016.

Iklan

Yusri menjelaskan dalam program transformasi BPD, keberadaan Bank NTB harus kuat dan berperan utama di masyarakat. Kuat dalam arti memiliki jumlah modal yang mencukupi, serta kuat secara kelembagaan dalam menghadapi persaingan dengan bank lain.

Oleh karenanya, ia mendorong agar fungsi intermediasi Bank NTB tidak hanya mengatensi KUR saja, tetapi juga sektor ekonomi produktif yang ada di sektor perikanan dan kelautan. “Kelautan dan perikanan di KLU memiliki peran besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Di sektor kelautan perikanan ini, partisipasi masyarakat cukup besar,” pungkasnya.

Sementara Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, mengklaim potensi KLU di sektor tersebut belum terkelola maksimal. Baik petani maupun nelayan, masih menghadapi dua kendala utama. “Kendala yang dirasakan petani dan nelayan kita, karena mereka masih bekerja secara tradisional tidak mampu memakai teknis pertanian yang baik. Kedua kurangnya akses permodalan. Saya kira ini tanggung jawab Unram dan Bank NTB,” ujar bupati.

Ia menerangkan, kondisi ekonomi petani dan nelayan belum mampu meningkatkan taraf kesejahteraan seperti yang diinginkan. Hal ini didorong nilai jual komoditas di pasar tidak sebanding dengan waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan.

“Di Pasar, harga ikan hanya Rp 250,- per ekor, butuh 4 ekor untuk mengumpulkan Rp 1.000,-. Di sisi lain, nelayan kita juga sebagian bergantung dari kapal luar. Walaupun tangkapannya banyak, tak mampu diangkut kecuali dibantu oleh kapal luar. Persoalan lain, sebanyak apapun tangkapan, nelayan hanya dapat sepertiga, sedangkan dua per tiga ke pemilik kapal,” terang bupati.

Menyadari itulah, ia berharap agar Unram, Bank NTB dan OJK yang terlibat dalam MoU dengan Pemda KLU dapat mengintervensi kelemahan dan kendala yang dialami petani dan nelayan KLU.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir, pada kesempatan itu menegaskan siap memberi dukungan permodalan dalam optimalisasi produksi petani dan nelayan di KLU. Hadirnya Bank NTB sebagai penyalur KUR memberi kesempatan lebih besar dalam fungsi intermediasi (kredit) kepada debitur nelayan dan petani kabupaten/kota.

Hal senada dikuatkan Ketua Tim Pendampingan Petani KLU, Prof. Dr. I Komang Damar Jaya. Menurutnya, kerjasama Unram dan Pemkab KLU akan dioptimalkan untuk mengatasi kendala petani, terutama di lahan kering. Dari pengalaman pendampingan di Desa Gumantar, telah diidentifikasi masalah dan cara penyelesaian kelemahan itu. Masalah yang dihadapi mencakup rendahnya penguasaan teknologi, rendahnya permodalan, serta perlunya penyesuaian pola tanam terhadap perubahan iklim. Dalam pendampingan Unram untuk petani lahan kering ini, pihaknya berharap dapat membantu hingga 1.000 petani untuk 3 tahun ke depan. Saat ini, jumlah petani yang didampingi baru 300 orang. (ari)