Mosi Tidak Percaya, Wali Murid Sepakat Keluarkan Kepsek SMPN 4 Bayan

Puluhan wali murid SMPN 4 Bayan gelar hesring menagih dana BSM PIP tahun 2018 dan 2019.(Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) -Tindakan tak terpuji Kepala Sekolah SMPN 4 Bayan, Hamdan Yusuf, S.Pd, dengan menggelapkan dana BSM siswanya, disikapi tegas oleh wali murid, komite sekolah, serta tokoh masyarakat Desa Loloan. Sabtu (24/10), Kasek yang menjabat sejak 2016 itu dimufakatkan oleh masyarakat untuk dikeluarkan dari sekolah. Tidak hanya itu, Wali Murid juga sepakat untuk melaporkan yang bersangkutan kepada Aparat Penegak Hukum Polres Lombok Utara.

Puluhan wali murid SMPN 4 Bayan, Sabtu pagi mendatangi sekolah. Mereka menuntut agar dana BSM 2 tahun – 2018 dan 2019 dibayarkan sesuai daftar penerima dan nominal yakni , 127 orang sebesar Rp 133,5 juta.

Iklan

Wali murid kesal, tindakan oknum Hamdan Yusuf untuk menggelapkan dana BSM (sekarang bernama Program Indonesia Pintar – PIP) seperti disengaja. Sejak dana ditarik dari BRI Cabang Pembantu Pemenang, tanggal 18 Maret 2020, siswa tidak langsung diberikan. Bahkan sebagian besar siswa penerima dana itu kini duduk di bangku SMA.

Lain lagi dengan dana PIP BSM yang dibayarkan sebelum ini, Hamdan diketahui tidak membayarkan dana tersebut secara utuh. Oknum Kasek diketahui hanya membayarkan Rp 350 ribu kepada wali murid. Ia bahkan rela menjangkau domisili wali murid satu per satu untuk memotong jatah siswa.

“BSM yang tahun sebelumnya saya hanya terima Rp350 ribu, seharusnya Rp750 ribu. Saya juga paham dia butuh bensin karena mengantar sendiri dari rumah ke rumah, maka sudah saya rencanakan memberi Rp50 ribu. Belum apa-apa sudah dipotong duluan,” ucap Sutiari.

Wali Murid dari Nenik dan Maman itu pun sepakat untuk melanjutkan kasus ini ke Polisi. Sebab ia tidak tahu, apakah wali murid lain juga dikenakan potongan.

“Sekarang anak saya, yang Nenik kelas 2 SMA, dan Maman kelas 1 SMA,” imbuhnya.

Wali murid lain, Zainal Arifin, menegaskan Kepsek harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia meminta Dikpora agar mendesak yang bersangkutan membayar dana yang menjadi hak siswa.

“Kepala Sekolah harus bertanggungjawab. Sekarang ini saja dia tidak berani hadir. Sudah diberi waktu sampai tanggal 18 Oktober tidak juga dibayar, maka dengan terpaksa kami akan melaporkan ke Polres,” tegasnya.

Selain wali murid, Ketua Komite Sekolah, Nurjati, juga bersuara yang sama. Mantan Kades pertama Desa Loloan ini sangat menyesalkan karena citra sekolah yang dirintis tahun 2006 itu dirusak. Selaku Ketua Komite, dirinya juga tidak mendapat pemberitahuan akan adanya dana PIP yang cair bulan Maret. Ia baru mengetahui berita acara pencairan pada 17 September lalu.

“Tetap harus diproses secara hukum. Karena kenyataannya, Kasek sampai hari ini tidak masuk,” cetusnya.

“Selaku pribadi saya sangat kecewa. Pak Hamdan ini tidak tahu bagaimana jerih payah kami warga Loloan memulai sekolah, sampai-sampai bangunan sempat meminjam lokasi Kantor Desa agar anak-anak bisa sekolah,” cetusnya.

Sementara Ketua DPRD KLU, Nasrudin, yang hadir selaku tokoh masyarakat meminta Dikpora segera menuntaskan utang PIP ini. Lain pula dengan tanggungjawab kepada lembaga – sekolah dan Dinas, ia menyetujui usulan warga supaya Hamdan Yusuf dicopot dan dipindahkan dari SMPN 4 Bayan.

“Kita prihatin sekolah yang kita cintai berperan bagaimana mendidik. Tetapi begitu melihat uang untuk siswa, justru oknum berbuat tercela dan melawan hukum,” cetusnya.

Menjawab tuntutan wali murid, Kasi PTK – Dikpora KLU, Siswadi, S.Pd, mengatakan pihaknya akan tetap menagih yang bersangkutan agar membayar secara pribadi. Ia menegaskan, tindakan itu tidak berhubungan dengan sekolah, baik guru, Bendahara, ataupun Tata Usaha SMP 4 Bayan.

“Tindaklanjuti dari jabatan Kasek bahwa yang bersangkutan harus keluar, maka kami perlu dukungan wali murid. Silahkan mosi tidak percaya yang ditandatangani serahkan ke kami karena itu dasar kami mengajukan pemberhentian kepada Bupati,” papar Siswadi.

Diakuinya, proses penagihan dana PIP dari oknum Kasek telah dilakukan oleh Dikpora begitu mengetahui ada ketidakberesan. Dikpora sudah turun 2 kali ke sekolah, namun hanya sekali bertemu dengan Kasek. Ia juga sudah dipanggil oleh Dikpora, dengan diberi tenggat 18 Oktober 2020 lalu. Sayangnya, yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya kepada Dikpora.

Sementara itu, Kepsek SMPN 4 Bayan pada kesempatan itu tidak hadir. Ia absen dari jam kerja sekolah. Media ini juga berupaya menanyakan kontak Kepsek bersangkutan melalui staf sekolah, namun dijawab nomor handphonenya tidak aktif.

“Sudah beberapa hari ini beliau tidak masuk. Hari ini juga tidak. Nomor kontaknya tidak aktif, mungkin sudah ganti,” kata staf SMPN 4 Bayan, Nurbakti. (ari)