Moratorium UN Dinilai sebagai Beban Baru bagi Sekolah di Dompu

Dompu (Suara NTB) – Moratorium Ujian Nasioanal (UN) yang digantikan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 mendatang, dinilai beban baru bagi satuan pendidikan di Dompu. Kebijakan yang masih menunggu keputusan presiden itu dinilai sikap yang terburu-buru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya, tidak semua satuan pendidikan di NTB, khusunya Dompu memiliki anggaran memadai untuk kelengakapan sarana UNBK, terlebih kualitas pelajar dan guru-guru pun masih sangat terbatas dalam bidang IT. Demikian disampaikan Kepala Sekola SMAN 2 Dompu, Bambang Hermanto, S. Pd., M. Pd.

Menurutnya, moraturium UN di tengah perjalanan ini mengkhawatirkan satuan pendidikan, apalagi kelengkapan sarananya harus ditanggung pihak sekolah. Kalaupun ada anggaran pemerintah untuk sarana pendukung UNBK tetap saja itu menjadi beban.

Iklan

“Kita yang tidak memiliki sarana mau UNBK bagaimana, sedangkan kita ndak punya anggaran untuk beli sarana dan prasarana, bahkan sekolah yang sudah UNBK dia lengkapi sendiri alatnya oleh siswa,” katanya kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu, 3 Desember 2016.

Untuk melakukan hal serupa seperti satuan pendidikan yang sudah menjalankan UNBK menggunakan alat pribadi siswa, musathil optimal bisa dilakukan di SMAN 2 Dompu. Pelajar di sini rata-rata latar belakang ekonomi keluarganya sangat terbatas, jangankan untuk membeli peralatan memahami dunia IT, melalui warnet yang ada pun masih sangat awam.

Sehingga saranya, pemerintah harusnya jeli melihata situasi satuan pendidikan ini, jangan hanya asal membuat kebijakan. Bahkan ia menilai empat kebijakan baru yang dikeluarkan menteri pendidikan itu semua terburu-buru.
“Apalagi anak ini bervariatif, tidak semuanya anak pejabat yang latar belakangnya memiliki sarana yang lengkap dari rumah, punya laptop punya apa, HP saja mereka itu masih asing apalagi laptop,” ujarnya.

Meski begitu dipertegas pihaknya, jika wacana itu resmi diterapakan serentak selaku pihak yang bergelut di dunia pendidikan mau tidak mau harus tetap menerimanya. Tatapi harapnya pemerintah haruslah menimbang bahwa mutu pendidikan tidak semudah membalik telapak tangan, perlu proses yang panjang seperti halnya dalam pelaksanaan UNBK.

Di mana sekolah harus memiliki kesiapan yang matang, baik dari sarana maupun sumber daya manusianya. “Pemerintah juga jangan asal minta dilaksanakan, harus melihat mutu ini bukan langsung Kun Fa Yakkun jadi. Saya akan setuju kalau anggaran UN yang triliunan itu dialokasi untuk sarana UNBK dan masing-masing provinsi melaksanakan UNBK sendiri, persiapannya guru guru yang profesioal dipanggil untuk menyusun draft soal sendiri,” jelasnya.

Sementara itu siswa Klas III  SMAN 2 Dompu, Abuzar Algifari, yang dikonfirmasi soal kesiapannya menghadapi UNBK menuturkan, untuk mengantisipasi UNBK itu resmi dilaksanakan di sekolahnya, dirinya tengah mengupayakan orang tuanya untuk menyediakan alat ujian seperti yang diminta pihak sekolah. Namun aku dia, tidak semua orang tua pelajar bisa memenuhi kebutuhan itu karena terbentur masalah ekonomi.

“Kebanyakan siswa SMAN 2 Dompu ini rata-rata berlatar belakang keluarga tidak mampu, beda dengan SMA 1 Dompu yang rata-rata anak pejabat,” katanya.

Untuk itu harap Abuzar Algifari, UNBK itu harusnya tidak dilakukan tahun 2017 ini karena mereka tidak memiliki kesiapan apapun terlebih orang tuanya. Di sekolah pun tak ada ruang laboraturium komputer untuk siswa. “Harapan kita semoga ujian nasional 2017 ini tidak berbasis komputer,” tandasnya.

Selain itu Wakasek SMAN 2 Woja, Bunyamin S. Pd mengatakan, jika moratorium UN tersebut benar-benar direalisasikan, alternatif yang diambil untuk pengadaan sarana prasarana yakni menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena tak ada anggaran lain yang bisa diharapkan untuk mendukung UNBK. “Ruang lab komputer saja kita sudah tidak layak, makana kalau mau UNBK direnovasi dulu,” pungkasnya. (jun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here