Molornya Pembahasan APBD-P Karena Kebijakan Pimpinan DPRD NTB

Mataram (suarantb.com) – Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang akan melakukan penundaan penyaluran DAU dan dana transfer daerah  ke seluruh Indonesia bukan menjadi penyebab belum disepakatinya  KUA PPAS Perubahan 2016. Belum disepakatinya KUA PPAS Perubahan ini menyebabkan molornya pembahasan APBD-P NTB 2016.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi  III Bidang Keuangan DPRD NTB, Johan Rosihan, ST kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurut Johan, kebijakan pemerintah melakukan penundaan penyaluran dana DAU dan dana transfer tersebut tidak merata ke seluruh daerah.

Iklan

Pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut  hanya untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal dan PAD tinggi. Sementara NTB, tidak termasuk daerah yang kena penundaan DAU dan dana transfer daerah. “Artinya kebijakan ini tidak akan berpengaruh terhadap keuangan daerah,” ungkapnya.

Menurut Johan, hal tersebut tidak memiliki pengaruh apapun terhadap molornya pembahasan APBD-P dan penetapan KUA PPAS Perubahan 2016.

“Pembahasan itu bukan karena itu. Sudah saya bilang yang dibagi ini adalah DAU dan dana transfer. NTB itu tidak masuk dalam kategori daerah yang tertunda. Dan tetap jalan pembahasan APBD-P itu,” tegasnya.

Johan mengungkapkan belum ditandatanganinya KUA PPAS Perubahan yang menjadi syarat pembahasan APBD-P 2016 adalah kebijakan pimpinan Dewan. “Itu kan kebijakan pimpinan. Jangan bicara ketok palu dulu, KUA PPAS aja belum (disepakati),” ujar Politisi PKS ini.

Sementara, Wakil Ketua DPRD NTB,  Mori Hanafi, SE, M.Comm beberapa waktu lalu menyatakan molornya penetapan APBD-P 2016 selain  belum sepakatnya legislatif mengenai draf KUA PPAS yang diajukan eksekutif. Juga karena ada rencana Menteri Keuangan yang akan melakukan pemangkasan dana transfer daerah. (ast)

  Diganjar Penghargaan Ombudsman, Lobar Satu-satunya Anggota CoST Dunia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here