Molor, Pengerjaan Proyek Rehabilitasi Gedung Pemerintahan

Pengerjaan proyek rehabilitasi Islamic Center yang molor. Rehabilitasi gedung Islamic Center semula ditargetkan tuntas 31 Desember sesuai kontrak. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pengerjaan proyek pascabencana rehabilitasi gedung pemerintahan lingkup Pemprov NTB molor. Tiga kontraktor yang mengerjakan proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dikenakan denda hingga 50 hari ke depan.

‘’Proyek rehab gedung-gedung ini yang terlambat, yang lain ndak ada. Dia kontraknya 31 Desember harus selesai. Sekarang dia belum selesai. Artinya, dia kena denda,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 3 Januari 2019.

Iklan

Ardi menjelaskan, proyek rehabilitasi gedung pemerintahan tersebut dibagi menjadi tiga paket. Dua paket untuk pengerjaan proyek rehabilitasi gedung-gedung Organisasi Perangkat (OPD) yang rusak sedang dan ringan. Sedangkan satu paket untuk rehabilitasi Islamic Center.

Namun Ardi tak menyebutkan nilai pagu masing-masing proyek tersebut. Yang jelas, katanya, tak ada perpanjangan kontrak kaitan dengan pengerjaan ketiga paket proyek tersebut.

‘’Tapi bisa dia mengerjakan sampai maksimal denda 50 hari. Dia punya kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan, dendanya 5 persen dari nilai kontrak,’’ sebutnya.

Ardi menjelaskan jika proyek yang dikerjakan belum fungsional, maka dendanya dihitung 5 persen dari nilai kontrak. Tetapi jika proyek yang dikerjakan rekanan sudah fungsional, maka dendanya 5 persen dari sisa pekerjaan.

‘’Tapi kalau melihat rehab gedung ini, ada yang sudah selesai, nanti dikurangi dendanya. Dihitung dari yang belum selesai. Tapi saya belum dapat laporannya berapa gedung yang belum selesai. Tapi yang jelas dia molor,’’ katanya.

Ditanya penyebab molornya pengerjaan proyek tersebut, ia mengatakan kondisi pekerjaan di lapangan yang ada penambahan volume pekerjaan. Ternyata ada hal-hal yang di luar perencanaan. Sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak.

‘’Contoh, Gedung Biro Hukum. Awalnya cuma dinding retak-retak. Tapi kemudian ada gempa berikutnya ternyata ada kaca-kaca yang pecah. Itu diperbaiki, dirombak, ada penambahan volume pekerjaan,’’ imbuhnya.

Penambahan volume pekerjaan dimungkinkan karena kontraknya menggunakan harga satuan. Ardi menyebutkan, beberapa gedung OPD yang direhabilitasi seperti gedung-gedung di Kantor Gubernur, Inspektorat, Rumah Sakit Jiwa dan lainnya.

Begitu juga dengan rehabilitasi IC. Ardi mengatakan, saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Mengenai bagian menara yang rusak parah, Ardi mengatakan sedang dipesankan bahannya. Hal itulah yang membutuhkan waktu. Sementara untuk pemasangannya tak butuh waktu lama.

Meskipun tiga paket pekerjaan itu merupakan proyek pascabencana. Ardi mengatakan, tak ada perlakuan khusus bagi kontraktor atau rekanan yang terlambat mengerjakan pekerjaannya. Ia menyebut, selain adanya penambahan volume pekerjaan. Keterbatasan tenaga kerja juga menjadi penyebab terlambatnya pengerjan proyek tersebut. Bahkan kontraktor sempat mendatangkan tenaga kerja dari Jawa.

‘’Tetapi itu konsekuensi kontrak. Tidak bisa diperpanjang. Memperpanjang kontrak juga tak mungkin karena sudah 31 Desember. Desember harus selesai. Lewat dari itu kena denda,’’ tegasnya.

Diketahui, seluruh proyek rehabilitasi kantor pemerintahan yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 dilaksanakan Dinas PUPR. Selain itu, Dinas PUPR juga melaksanakan rehabilitasi Islamic Center yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,650 miliar.

Dalam APBD Perubahan 2018, Pemprov mengalokasikan  anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pemulihan pascagempa bumi. Anggaran tersebut dialokasikan  untuk perbaikan bangunan fasilitas umum baik pendidikan, gedung pemerintahan  hingga perekonomian masyarakat.

Untuk pembangunan sekolah darurat baik negeri maupun swasta dari tingkat SD hingga SMA yaitu mencapai Rp15 miliar. Anggaran ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah yang belum ditangani oleh pemerintah pusat.

Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk  perbaikan infrastruktur air bersih yang banyak rusak akibat gempa. Pemprov akan  membangun sekitar 30 unit embung rakyat.

Untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemprov NTB akan memberikan bantuan sebesar Rp10 miliar kepada para UMKM. Bantuan tersebut diberikan berupa alat-alat produksi serta bantuan modal.  Jumlah UMKM yang terdampak mencapai puluhan ribu, namun yang akan diberikan bantuan tidak secara keseluruhan. (nas)