Mohan Terancam Tak Bisa Jadi Plt Walikota

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dipastikan akan mulai cuti Januari 2018 mendatang. Cuti sekitar tiga bulan itu dikarenakan maju pada Pilkada serentak 2018. Kekosongan jabatan Walikota selama masa kampanye tak secara otomatis beralih ke Wakil Walikota.

Pelaksana Tugas (Plt) Walikota justru ditunjuk dari pejabat Pemprov. Secara otomatis, H. Mohan Roliskana tak bisa menjabat sebagai Plt Walikota.

Iklan

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan, selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk pelaksana tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye.

Kembali dipertegas pada ayat 2 bahwa pelaksana tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

Permendagri 74 Tahun 2016 tidak dijelaskan secara detail penunjukan Wakil Gubernur, Wakil Bupati serta Wakil Walikota sebagai pelaksana tugas (Plt). Bilamana tidak ikut dalam konstestasi.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., MH., tidak memberikan komentar terkait hal itu. Ia mengaku masih mengkaji aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. “Kita sedang kaji dulu,” jawabnya, Kamis, 14 Desember 2017.

Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana mengatakan, Permendagri 74 tahun 2016 memang tidak mengatur secara teknis terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. Akan tetapi, di Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bilamana kepala daerah berhalangan atau cuti secara otomatis tugas dan tanggungjawab itu diserahkan sepenuhnya ke wakil kepala daerah.

“Kita sudah konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi. Otomatis yang jadi Plt itu Wakil,” ujarnya. Namun demikian, Putu masih menunggu seperti apa aturan yang dari Pemerintah Pusat. (cem)