Mohan Tak Permasalahkan Masa Jabatan Tiga Tahun

Sampah menumpuk di Pasar Kebon Roek pekan kemarin. Polusi sampah menjadi prioritas penanganan di program 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Diperlukan kerja kolektif serta keseriusan menangani masalah klasik tersebut. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2020 hanya tiga tahun. Hal ini terkait adanya rencana pilkada serentak akan kembali digelar pada tahun 2024 mendatang. Kendati demikian, periode masa jabatan ini tidak dipersoalkan.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, bukan menjadi soal waktu masa jabatan baik itu tiga tahu atau lima tahun. Menurutnya, waktu yang pendek itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekerja menyelesaikan program atau isu – isu strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram. “Kita tidak ada soal masalah waktu,” tegas Mohan ditemui usai serah terima jabatan akhir pekan kemarin.

Iklan

Diketahui, pelaksanaan pilkada serentak 2024 berjalan seiring dengan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Regulasi itu selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta penerapan keserentakan dalam pemilu. Dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 bahwa pemilu serentak dalam praktik sistem presidensial tetap konstitusional.

Mohan menegaskan, waktu yang singkat dalam memimpin pemerintahan di Kota Mataram dibutuhkan orang – orang yang bisa diajak bekerja cepat menangani isu utama. Isu utama dinilai prioritas adalah penanganan sampah, bencana non alam pandemi Covid-19 serta persoalan lainnya. “Makanya kita butuh orang – orang yang membantu untuk cepat bekerja,” tandasnya.

Program 100 hari kerja pada kepemimpinannya bersama TGH. Mujiburrahman lanjutnya, segera dituntaskan adalah sampah, penataan infrastruktur serta pencegahan dan penanganan virus corona. Khusus penanganan Covid-19, berbagai inovasi pencegahan dan penanganannya adalah melalui kampung sehat jilid 2,vaksinasi tenaga kesehatan dan lainnya.

Inovasi penanganan Covid-19 melalui kampung sehat jilid 2 yang kembali digagas oleh Polda NTB. Pemkot Mataram akan mendukung dengan berbagai intervensi kebijakan serta program lainnya. Mohan menambahkan, penanganan pandemi dibutuhkan kerja bersama lintas sektor. Artinya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu membangun semangat bersama dengan masyarakat maupun stakeholder lainnya.

Terhadap isu perombakan atau bersih – bersih pejabat. Ditegaskan Walikota, kebijakan rotasi maupun mutasi pejabat di birokrasi hanya kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kualitas birokrasi. Paling penting adalah semangat pegawai untuk bisa meningkatkan kinerja. Perlu dipahami, pergeseran atau mutasi pejabat jangan dilekatkan dengan denda politik dan apresiasi atas jasa politiknya. Semuanya itu karena kebutuhan organisasi. (cem)

Advertisement filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional