Mohan Roliskana Terpilih Aklamasi Pimpin DPD Golkar NTB

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD partai Golkar Provinsi NTB setelah berhasil terpilih secara aklamasi pada Musda ke-X yang digelar hari Selasa malam tanggal 2 Maret 2020.

“Menetapkan, H. Mohan Roliskana sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB masa bakti 2021-2026. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ditetapkan di Mataram pada tanggal 2 Maret tahun 2021,” ucap pimpinan Muswarah, Lalu Satriawandi membacakan hasil pleno pemilihan.

Proses keterpilihan Mohan sebagai Ketua DPD Golkar NTB di dalam arena Musda tidak membutuhkan waktu lama. Setelah Musda resmi dibuka Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia, selang sekitar satu jam kemudian jalannya proses musyawarah, pemilik suara bulat menyepakati memilih Mohan secara aklamasi.

Pantauan Suara NTB di arena Musda memperlihatkan suasana sangat kondusif, nyaris tidak ada sama sekali riak-riak politik yang menyeruak ke permukaan di antara peserta Musda. Sebab hasil Musda sendiri sudah dapat ditebak bahwa Mohan akan melenggang mulus terpilih sebagai Ketua DPD Golkar NTB.

Karena itu, pada dasarnya forum Musda hanya formalitas saja untuk mengesahkan Mohan sebagai Ketua DPD Golkar NTB. Sedangkan proses terpilihnya Mohan secara aklamasi tersebut sudah selesai di forum pra musda yang berlangsung di luar arena Musda. Dinamika politik yang sengit justru diperlihatkan terjadi di forum pra musda ini.

Pasalnya, DPD II sebagai pemilik suara tidak semuanya mendukung Mohan. Beberapa DPD II tersebar di kubu pendukung Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Akan tetapi, baik kubu Suhaili maupun Ahyar tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan arus politik Mohan yang didukung oleh DPP Golkar.

Plt Ketua DPD partai Golkar NTB, Gde Sumarjaya Linggih alias Demar sudah dari awal mengirimkan pesan politik terkait dengan sikap DPP yang menginginkan Mohan terpilih dengan aklamasi.

“Konsep dari partai Golkar adalah sama dengan Pancasila, kalau masih bisa dimuswarahkan, dirundingkan kenapa mesti harus divoting. Meskipun voting tidak tabu bagi kami, tapi musyawarah itu juga bukan berarti haram di demokrasi,” tegasnya.

Bahkan Demar sendiri mengingat supaya ketua DPD II selaku pemilik suara dan para kader lainnya yang ingin maju merebut Ketua DPD Golkar NTB untuk berpikir kembali mau melawan kehendak dari DPP. Sebab, DPP bisa mengambil sikap tegas jika ditentang.

“Semua punya skenario, antar kandidat punya skenario masing-masing, semua punya skenario. Akan tetapi apakah skenarionya jalan atau tidak di masa persidangan itu itu tergantung nanti dari kondisi persidangan. Tapi di persidangan nanti ada kekuatan-kekuatan dari peserta ya tentu tidak mudah akan jalan skenario-skenarionya,” katanya.

“Kalau ada penentangan-penentangan yang cukup kuat, dan bisa membahayakan partai, itu bisa dilakukan Plt kepada ketua DPD II. Tapi nggak, sampai sekarang kami tidak melakukan Plt, itu artinya bahwa Musda ini berlangsung kondusif,” pungkasnya. (ndi).