Mohan Minta Penertiban Reklame Tetap Dilaksanakan

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta penertiban reklame tetap dilaksanakan oleh tim terpadu yang berasal dari Dinas Pertamanan, Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T). Menurutnya penertiban reklame yang dilaksanakan sejak dua pekan lalu telah sesuai prosedur dan proses normatif.

Menurutnya eksekusi penurunan berbagai reklame skala besar telah melalui prosedur dan proses normatif sehingga menurutnya tak menjadi persoalan kendati ada pihak yang keberatan. “Ini agendanya sudah jelas, tujuannya juga sudah jelas,” ujarnya, Kamis, 3 November 2016.

Iklan

Mohan menyampaikan hingga saat ini target pajak reklame belum bisa terpenuhi. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya pemilik reklame yang menunggak pajak dan belum memperpanjang izin. Realisasi pajak reklame hingga saat ini masih sekitar 60 hingga 70 persen.

Ia menyampaikan para pengusaha reklame juga memiliki kebiasaan mengabaikan kewajibannya membayar pajak.

“Kebiasaan ini. Kebiasaan para advertiser ini begitu. Jadi mereka kadang-kadnag suka mengabaikan surat tagihan pajak. Mereka bukannya tidak mau bayar atau mengemplang (pajak), tapi mereka lalai, mengulur-ulur waktu. Padahal dinas juga punya target-target yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Tahun ini, target pajak reklame ditetapkan sebesar Rp 2,5 miliar. Mohan juga meminta kepada pemilik reklame agar segera melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya membayar tunggakan pajak. Ia mengingatkan jangan sampai tren pelunasan pajak dibiarkan tetap berlangsung di akhir tahun. Para pemilik reklame diminta untuk membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pemkot Mataram berencana menerapkan sanksi bagi para pemilik reklame yang kerap menunggak pembayaran pajak bahkan sampai lebih dari setahun. Baik pemilik reklame maupun perusahaan akan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak boleh lagi memasang reklame di Kota Mataram. Namun sebelum sanksi ini diterapkan, perlu dilakukan revisi Perwal terkait reklame. Perusahaan maupun orang yang berkaitan dengan reklame tersebut dilarang melakukan perpanjangan izin atau memasang reklame di Kota Mataram. Revisi Perwal ini rencananya akan dilaksanakan pada 2017 mendatang. (ynt)