Minta Izin Penyeberangan Lembar-Tanjung Wangi Dicabut, DPP Gapasdap Surati Presiden

Khoiri Soetomo. (Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gabungan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyayangkan operasi senyap, jalur lintas panjang Tanjung Wangi (Jawa Timur) ke Pelabuhan Gili Mas (Lembar) PP, karena dianggap menjadi potensi besar mematikan kapal-kapal yang sudah melayani puluhan tahun Lembar-Padangbai dan Gilimanuk-Ketapang.

DPP sudah melakukan berbagai macam cara untuk menegosiasi agar pemerintah mempertimbangkan, mengevaluasi kembali, bahkan bersyukur jika izin yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bisa dicabut.

Iklan

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo, didampingi Ketua Gapasdap Provinsi NTB, Listyono Dwitutuko, dan Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Denny F. Anggoro usai mengikuti kegiatan Kementerian Perhubungan di Hotel Aruna, Kamis, 22 Oktober 2020.

DPP Gapasdap telah menyurati Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan, DPRRI. Meskipun sampai saat ini Gapasdap belum mendapatkan respon atas apa yang diperjuangkannya. Khoiri Soetomo mengatakan sangat kontradiktif izin yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Laut yang sangat berpotensi mematikan kapal-kapal yang sudah beroperasi puluhan tahun, yang izinnya ada di Dirjen Perhubungan Darat.

“Izinnya sama-sama didikeluarkan Kementerian Perhubungan, tetapi tidak dilakukan analisis dampak yang muncul terhadap izin-izin baru yang dikeluarkan,” ujarnya. Pperasional kapal yang menghubungkan pelabuhan Pelindo di Jawa Timur (Tanjung Wangi) dan Pelabuhan Gili Mas (Lembar) PP ini menurutnya telah mengancam ribuan karyawan perusahaan penyeberangan di Lembar-Padangbai dan Gilimanuk – Ketapang.

“Tinggal Pak Menteri Perhubungan sekarang yang bersikap. Karena izin-izin ini ada di bawahnya, dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut, mempengaruhi izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat,” katanya. Gapasdap melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan pemerintah agar mebijaksanai persaingan yang sehat antar pengusaha kapal. Ia mengibaratkan dua izin yang keluar dari Kementerian Perhubungan ini seperti bertarung di atas ring yang sama.

Dinamika usaha penyeberangan secara historis dimulai sejak tahun 2014  saat Pemerintah mengeluarkan PM No 80 Tahun 2014,dimana dimulainya terjadinya iklim usaha yang tidak kondusif. Yang intinya adalah liberalisasi perizinan transportasi. Izin-izin yang dikeluarkan di Kementerian Perhubungan, terutama izin penyeberangan terkesan tanpa pertimbangan yang matang terhadap dampak-dampak lainnya.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan pandemi Covid-19, pendapatan penyeberangan mengalami penurunan sampai 90 persen. Disatu sisi, pemerintah tidak memberikan insentif kepada perusahaan penyeberangan, seperti yang dilakukan terhadap industri manufaktur dan pariwisata. Padahal, angkutan penyeberangan fungsinya sangat vital, mengangkut orang, kendaraan, bahkan barang.

Penerbitan izin yang tidak sesuai dengan kajian yang komprehensif membuat persaingan tidak sehat dan mematikan satu dengan yang lainnya. Karena itu, pemerintah diminta hadir. Seperti yang dilakukan di negara-negara maju, Amerika, Jepang. “Di Amerika dan Jepang, pemerintahnya hadir. Armada transportasinya diatur jumlahnya. Meskipun tetap bersaing secara sehat. Kalau kita beda, seolah-olah, siapapun yang memiliki kapal, bisa beroperasi sebebasnya,” ujarnya. (bul)