Minim, Realisasi BPHTB di Mataram

Mataram (suarantb.com) – Realisasi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Mataram hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran 2016 ini masih minim. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan realisasi BPHTB baru mencapai 20 persen dari target Rp 20 miliar.
Syakirin mengatakan BPHTB ini sangat tergantung dari wajib pajak (WP) sehingga Dispenda tidak dapat melakukan apapun. “Kami menunggu, tapi ini sangat mengkhawatirkan dari 80 persen pencapaian yang lain,” ungkapnya, Jumat, 4 Oktober 2016.
Ia berharap di akhir tahun ini banyak WP yang melakukan balik nama terhadap tanah maupun bangunannya. Dengan demikian pencapaian PAD dari BPHTB dapat ditingkatkan. Di samping itu, dengan adanya kemudahan yang didapatkan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan dapat memengaruhi peningkatan pendapatan dari BPHTB.
Syakirin juga menyampaikan realisasi PAD dari sektor pajak di Kota Mataram telah mencapai sekitar 80 persen. Realisasi di setiap jenis pajak yang dikelola pihaknya rata-rata telah mencapai angka di atas 80 persen. PAD yang bersumber dari pajak Kota Mataram ditargetkan Rp 121 miliar pada tahun ini.
Realisasi pajak parkir telah mencapai seratus persen dari target Rp 1 miliar. Hingga akhir tahun, diperkirakan realisasi pajak parkir ini bisa melebihi target atau mencapai 110 persen. Untuk realisasi pajak hiburan, seperti usaha karaoke dan zona permainan yang ditargetkan Rp 3,5 miliar saat ini telah tercapai 95 persen.
Dispenda Kota Mataram tetap melakukan pemeriksaan terhadap WP. Untuk usaha hiburan, Syakirin mengatakan pembukaan usaha harus sesuai dengan Perda dan besaran pajak yang harus dibayar sebesar 30 persen sesuai aturan yang tercantum dalam Perda. “Setiap tahun kami selalu adakan pemeriksaan kepada wajib pajak ini. Apakah dia sesuai ndak dengan Perda yang berlaku,” jelasnya.
Dari data yang ada di Dispenda Kota Mataram, semua WP disebut taat melaksanakan kewajibannya tiap tahun. Sehingga Dispenda optimis target PAD pada 2016 ini dapat tercapai. (rdi)

  Pembebasan Pajak Pariwisata Perlu Keputusan Resmi

 

Iklan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here