Minim Pendaftar, Sekolah Swasta Minta Dikbud Tidak Buka Pendaftaran Susulan

Kegiatan PPDB di salah satu sekolah negeri di Kota Mataram beberapa waktu lalu. Sekolah swasta meminta agar kuota di sekolah negeri yang belum terpenuhi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran susulan. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB memungkinkan membuka pendaftaran susulan untuk SMA negeri yang kuotanya siswa barunya belum terpenuhi saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait hal itu, sejumlah sekolah swasta meminta agar pendaftaran susulan tidak dilakukan, dan siswa diarahkan ke sekolah swasta. Pasalnya sejumlah sekolah swasta masih minim pendaftar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Mataram, Baidawi pada Suara NTB, Rabu, 8 Juli 2020 mengatakan, ia mendapat laporan dari sebagian besar kepala sekolah swasta, yang menyatakan sampai dengan kemarin masih sangat minim calon siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Bahkan ada sekolah swasta yang belum memiliki pendaftar sama sekali. Kepala sekolah swasta meminta Dinas Dikbus NTB tidak membuka pendaftaran susulan.

Iklan

“Mereka semua (kepala sekolah swasta) ingin mendesak Dinas Dikbud NTB untuk tidak membuka pendaftaran susulan. Dan membiarkan calon siswa untuk mengalihkan pendaftarannya di sekolah-sekolah swasta yang ada di zona siswa yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurut Baidawi, kepala sekolah swasta mencurigai pendaftaran susulan akan dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang ingin menambah kelas dan isi rombongan belajar. “Bisa karena berbagai desakan dan tekanan dari berbagai pihak,” ujarnya.

Ketua Panitia PPDB Provinsi NTB yang juga Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Fauzan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 8 Juli 2020 mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa siswa bersekolah di sekolah tertentu. Ia juga mengatakan, pihaknya telah memberikan keistimewaan kepada sekolah swasta dengan tidak membatasi zona saat PPDB.

Terkait dengan pendaftaran susulan, akan tetap dibuka bagi sekolah negeri yang kuota siswanya belum terpenuhi. Dengan catatan, harus ada analisis dari Dinas Dikbud NTB, dan seizin Dinas Dikbud NTB. Siswa diberikan keleluasaan untuk memilih sekolah, antara SMA negeri atau sekolah swasta.

  Sistem Zonasi PPDB, Pindah KK Dinilai Rawan

“Calon siswa ada dua pilihan, masuk ke negeri yang kuotanya masih belum terpenuhi atau swasta, kami tidak bilang harus negeri, tapi silakan memilih. Kami tentu tidak bisa memaksa anaknya mau sekolah di mana,” ujarnya.

Fauzan menekankan, pihaknya berusaha sebijak mungkin dalam mengambil keputusan dalam pendidikan, karena pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi warga NTB.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, ketika ada SMA negeri yang kuotanya belum terpenuhi, pihaknya harus melakukan analisis terlebih dahulu. Barulah diperbolehkan membuka pendaftaran susulan atas izin Dinas Dikbud NTB. Di Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB tertulis pendaftaran susulan bisa dilakukan sampai tanggal 15 Juli 2020.

Aidy menegaskan, pendaftar yang direkomendasikan melakukan pendaftaran susulan adalah pendaftar yang sudah memasukkan data saat PPDB jalur zonasi dilaksanakan. “Yang direkomendasikan adalah pendaftar yang sudah memasukkan data di saat PPDB, bukan pendatang baru,” tegas Aidy.

Pengumuman hasil seleksi PPDB jalur zonasi dilaksanakan pada Rabu, 8 Juli 2020. Untuk PPDB SMA, ada empat jalur yang dibuka yaitu jalur zonasi dengan kuota minimal 60 persen, jalur afirmasi dengan kuota paling banyak 20 persen, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak lima persen, dan jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15 persen. Kuota per rombongan belajar SMA maksimal 32 orang. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here