Minim Libatkan TP4D, Kualitas Puluhan Proyek di Lobar Dipertanyakan

Giri Menang (Suara NTB) – Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi pembangunan infrastruktur mengkritisi banyaknya paket proyek yang tak melibatkan tim TP4D dari kejaksaan. Pihak dewan pun mempertanyakan komitmen Pemda melaksanakan komitmen pelibatan tim kejaksaan dalam proses perencanaan proyek.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Lobar H. Jamhur, pihaknya mengkritisi banyaknya proyek yang diduga “dibanting” harga oleh rekanan. Pasalnya hal ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap kualitas proyek itu sendiri. ‘’Komisi III pun meragukan kualitas proyek dengan harga “dibanting” tersebut,’’ ujarnya, Kamis, 2 November 2017

Iklan

Ditegaskan, tidak bisa pemda menjamin kualitas proyek, jika pengawasan dari unsur terkait tidak ada. Sebab adanya pengawasan di samping mengawasi kualitas proyek juga mengantisipasi dampak hukum bilamana terjadi dugaan pidana dalam proyek di Lobar.

Terkait persoalan ini pihaknya sering memberi masukan ke Pemda, namun berkali-kali diberikan masukan belum ditindaklanjuti. Bahkan, tindaklanjut dari masukan ini juga dipertanyakan oleh dewan ke eksekutif pada setiap pertemuan.

Politisi PKB ini menegaskan beberapa temuan proyek yang kualitas rendah seperti jembatan beberapa lama dibangun rusak. Menurutnya, hal ini bagian dari hal tak terpisahkan akibat dari lemahnya pengawasan. Di samping praktik banting harga atau terlalu banyak membuang anggaran proyek tersebut. Termasuk perencanaan SKPD yang kurang matang.

Menanggapi hal ini, Kabag Administrasi Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (AP dan ULP) Setda Lobar, Heri Ramadan, mengaku pelibatan TP4D untuk mengawal proses lelang proyek di Lobar masih minim. Pasalnya dari 82 paket proyek yang dikerjakan tahun ini baru dua SKPD yang melibatkan TP4D yakni Dispora untuk proyek GOR mini dan Dinas Kesehatan. Sedangkan puluhan paket proyek lainnya belum melibatkan TP4D.

Padahal telah ada instruksi bupati terhadap semua SKPD yang memiliki proyek konstruksi agar melibatkan TP4D. Hanya saja disayangkan tidak semua SKPD mematuhi instruksi bupati tersebut. (her)