Minim, Anggaran Provinsi untuk KSB

Taliwang (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengkritik kebijakan anggaran Pemprov NTB di tahun 2017 ini. Kabupaten penghasil tambang tembaga dan emas ini menilai, alokasi anggaran yang disiapkan untuk KSB masih minim.

“Saya kira secara umum di pulau Sumbawa provinsi masih seperti itu soal anggaran. Dan khususnya di kita (KSB), saya menilai sangat kecil di tahun ini,” tegas wakil bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST di ruang kerjanya, Jumat, 10 Maret 2017.

Iklan

Ia mengatakan, tahun ini total alokasi anggaran yang disiapkan Pemrpov NTB hanya sekitar Rp 30 miliar. Nilai itu sangat minim jika dibandingkan dengan total APBD provinsi yang mencapai Rp 4,7 triliun. “Itu tidak sampai 1 persen dari APBD provinsi,” sebutnya.

Menurut Wabup, sebagai penyumbang pendapatan terbesar di NTB melalui sektor tambang, selayaknya KSB dan umumnya kabupaten/kota di pulau Sumbawa memperoleh porsi anggaran yang lebih besar. Terlebih daerah-daerah di pulau Sumbawa juga saat ini masih banyak membutuhkan anggaran untuk pembenahan infrastrukur dan peningkatan perekonomian masyarakat secara luas. “Pertanyaan saya kalau memang kita masih ber-NTB harusnya kita yang di pulau Sumbawa juga diberi perhatian lebih. Tidak saja soal anggaran tetapi juga dari sisi kebijakan lainnya,” tegasnya.

Diakuinya, taraf keadilan tidak harus menyamaratakan alokasi anggaran. Sebab setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan skala prioritas yang akan dikejarnya. Namun dengan pembagian anggaran yang dilakukan oleh provinsi saat ini kepada kabupaten/kota di pulau Sumbawa tetap saja tidak menunjukkan keadilan dibanding yang dialokasikan di pulau Lombok.

Ia menyatakan, dengan nilai APBD Rp 4,7 triliun yang dikelola provinsi NTB tahun ini. Seharusnya untuk KSB dan daerah lainnya di pulau Sumbawa minimal memperoleh sebesar 1 persen atau sekitar Rp 47 miliar. Anggaran tersebut diarahkan sesuai dengan skala prioritas  yang ingin dicapai masing-masing kabupaten/kota. “Kalau saja kita diberi Rp 47 miliar kan lebih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi sekarang masak untuk infrastruktur pariwisata hanya Rp 400 juta,” sindirinya seraya menambahkan, selama ini Pemda KSB akhirnya lebih nemilih melobi pusat untuk mencari bantuan.

“Kita akhirnya harus pakai jalan pintas mencari bantuan ke pusat. Sebab Pemprov selama ini tidak banyak bisa membantu kita terutama yang soal anggaran itu,” tandasnya.

Ia mengatakan, kondisi keberpihakan yang masih terkesan “berat sebelah” oleh Pemprov NTB ini tidak boleh terus berlanjut. Mengingat kabupaten/kota di pulau Sumbawa saat ini masih banyak membutuhkan sentuhan daya dukung baik dari sisi anggaran maupun kebijakan dalam memuluskan program-program di daerah. “Kita kan masih ber-NTB sampai detik ini. Kalau iya, maka sebaiknya segera rubah arah kebijakan provinsi itu,” pungkasnya. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here