Minim Akomodir Pengusaha Lokal, DPRD Sorot Kinerja Pemda Lobar

H. Baehaqi, Hj. Nurhidayah, (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta agar pemda bisa mengakomodir dan memanfaatkan pengusaha lokal dalam pengerjaan proyek-proyek, baik kontraktor maupun pengusaha material bangunan lokal. Hal itu disampaikan saat rapat kerja di Ruang Sidang DPRD Lobar, Rabu, 30 September 2020.

‘’Kita tahu sendiri intervensi kebijakan itu sebenarnya bisa (untuk pengusaha lokal, red),” ungkap Ketua DPRD Lobar, Hj Nurhidayah menyampaikan kritiknya pada eksekutif kemarin.

Iklan

Belajar dari daerah lain yang sudah menerapkan pengunaan pengusaha dan UKM lokal, ujarnya, semestinya Lobar juga bisa menerapkan hal seperti itu. “Sehingga APBD ini mutarnya di Lobar, begitu,”  ujar politisi Partai Gerindra ini.

Diakuinya, banyak pengusaha dan UKM lokal pembuat batu bata yang mampu menyediakan material proyek. Terlebih sudah memiliki NPWP pajak di Lobar harus diutamakan. Pihaknya juga mengharapkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk penguatan produk bata, agar bata lokal bisa digunakan oleh OPD sesuai standar.

Meski demikian ia juga berharap para pengusaha lokal itu meningkatkan kualitasnya. Sebab pihaknya tidak menginginkan setelah diperjuangkan, kualitas pekerjaan tidak baik. “Jangan sampai itu terjadi, jadi harus ada timbal-balik,” pesannya.

Tak hanya itu, pada rapat itu juga kalangan dewan meminta agar Pemkab Lobar merevisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait Satuan Harga Kabupaten dan Analisis. Karena terdapat perbedaan harga material maupun ongkos di beberapa proyek OPD. “Harus ada kesamaan semua, apalagi ada Perpres Nomor 33 yang ke depan itu semua harus sama. Perbedaannya itu hanya pada persentase biaya konsultan, perencanaan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H Baehaqi menyetujui revisi Perbup  sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020, baik itu berkaitan harga barang dan honor. Berkaitan dengan mengakomodir produk UKM Lokal seperti Bata, Baehaqi mengaku hal itu mutlak harus dipergunakan. Terlebih telah ada Perbup untuk pemberdayaan dan pengunaan produk Lokal.

Bahkan pihaknya berencana menerapkan MoU agar pihak kontraktor mengakomodir produk material lokal itu. Di samping itu pembinaan kepada para UKM produk material lokal akan dilakukan Disperindag, agar produk sesuai dengan standar spek proyek. (her)