Miliaran Dana Rehab/Rekon di Sumbawa Barat Masih Mengendap

Kepala Pelaksana BPBD KSB,  Lalu Muhammad Azhar (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, mengaku masih kesulitan menangani rumah yang masuk kategori rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR). Bahkan, dari total anggaran penanganan rumah ini sekitar Rp80,6 miliar dari tahap pertama dan kedua, baru terserap sekitar Rp26,6 miliar atau sekitar 33 persen. Hal ini terjadi karena terbatasnya tenaga fasilitator yang mendampingi proses pengecekan terhadap rumah itu.

“Harus kami akui memang untuk dana rehab/rekon RS dan RR masih belum bisa dieksekusi secara maksimal. Hal ini terjadi karena masih minimnya para tenaga fasilitator. Bayangkan saja yang ada saat ini hanya 19 orang dengan beban kerja 17.274 rumah kan tidak mungkin bisa maksimal. Selain itu, kita juga masih terkendala tenaga lainnya,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar MM, kepada Suara NTB, Senin,  7 Januari 2019.

Iklan

Dikatakannya, terkait tenaga fasilitator, direncanakan untuk ditambah demi percepatan penanganan rumah RS dan RR. Hanya saja, sampai saat ini belum direalisasikan. Padahal, Pemkab Sumbawa sangat membutuhkan tenaga itu untuk percepatan. Apalagi target Pemkab untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) tuntas di bulan Februari tapi melihat kondisi seperti ini bisa juga molor nantinya.

Selain itu, model RAB dari masing-masing rumah RS dan RR ini sangat berbeda, sehingga pihaknya kesulitan untuk mengintervensi lebih jauh. Pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk bisa mempercepat penanganan rumah RS dan RR ini. Sehingga anggaran yang saat ini masih mengendap bisa segera dibelanjakan dan tuntas.

“Kita sangat berharap supaya tenaga fasilitator bisa segera dikirim ke daerah. Sehingga pola penanganan rumah yang saat ini masih molor bisa semakin dipercepat,” sebutnya.

Ditambahkannya, permasalahan yang lain yakni masyarakat mulai meminta uang ganti rugi terhadap dana pribadi yang telah digunakan untuk perbaikan rumah tersebut. Tentu dana pengganti ini tidak bisa dicairkan begitu saja, tapi harus ada gambaran kondisi sebelum diperbaiki dan sudah. Tetapi faktanya tidak demikian, melainkan asal bangun saja sehingga pihaknya merasa sangat kesulitan untuk mencairkan anggaran ganti rugi tersebut.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap supaya masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya secara mandiri agar bisa bekoordinasi dengan Pokmas. Sehingga pada saat perbaikan nantinya bisa transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi lagi. Sementara untuk penanganan rumah rusak berat di tahap pertama sudah tuntas semua.

“Kita berharap supaya masyarakat bisa berkordinasi sebelum melakukan perbaikan rumah RS dan RR dengan tim pendamping yang ada. Sehingga penyimpangan penggunaan anggaran bisa semakin ditekan saat dilakukan perbaikan,” tandasnya. (ils)