Migrasi Kepesertaan JKN-KIS, Disinyalir Banyak Warga Lotim Mengaku Miskin

Saefuddin Zuhri (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Banyak warga Lombok Timur (Lotim) disinyalir mengaku-ngaku miskin. Hal ini tergambar dari banyaknya peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mandiri yang mengajukan migrasi menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Ada ratusan orang yang mengajukan migrasi,” ucap Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinas Sosial Kabupaten Lotim, Saefuddin Zuhri.

Iklan

Menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu, 11 Maret 2020, dijelaskan, dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dulu disebut Basis Data Terpadu (BDT), semua warga miskin di Kabupaten Lotim ini sudah masuk dalam kepesertaan PBI APBN.

Adanya rencana kenaikan iuran bulanan JKN-KIS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ini tampak membuat warga banyak yang memilih migrasi. Sejauh ini dari ratusan orang yang sudah mengajukan, baru 25 orang yang sudah direalisasikan. Peserta yang sebelumnya membayar secara mandiri ini di migrasi menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD.

Diketahui tahun 2020 ini, pemerintah daerah Kabupaten Lotim mengalokasikan anggaran Rp 27 miliar untuk menanggung biaya bulanan peserta JKN-KIS PBI. Dari jumlah tersebut kata Saefudddin ada sisa kuota yang akan diarahkan untuk warga miskin yang tidak masuk JKN-KIS PBI APBN.

Menurut Saefuddin Zuhri, banyaknya warga yang mengajukan migrasi ini menjadi hal baru. Melihat keterbatasan anggaran, Disos Lotim meminta agar pemerintah desa agar mengajukan data orang-orang yang betul-betul miskin dan tidak mampu. Ketika masuk ke Unit Pelayanan Teknis Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) untuk dibuatkan rekomendasi migrasi, tidak lagi yang diberikan adalah orang-orang yang tergolong mampu.

Semua usulan yang sudah masuk, sambungnya tidak bisa serta merta dikabulkan dan dilakukan verifikasi di bawah. Dari hasil verifikasi, ditemukan ada yang termasuk kategori mampu. “Bahkan PNS juga ada yang kita temukan,” ucapnya.

Kesempatan migrasi yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim ini diharapkan betul-betul tepat sasaran, karena bukan orang-orang yang kaya. Dikhawatirkan, kalau yang diberikan ini adalah orang-orang yang masuk kategori mampu maka akan menjadi masalah baru di kemudian hari dan tidak boleh salah sasaran. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional