Mewujudkan Pusat Pangan Nasional di Labangka

Peternak di Labangka sedang menyiapkan pakan untuk ternak sapi yang dipelihara di kawasan ini. (Ekbis NTB/Disnakeswan NTB)

Kawasan pertanian terpadu (integrated farming) Labangka Kabupaten Sumbawa dalam mimpi besar Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, MPd, (Zul – Rohmi) akan menjadi sebuah kawasan pengembangan pangan terpadu (food estate), seperti halnya kawasan food estate lainnya di Indonesia. Dalam kawasan ini akan dilakukan pengembangan pangan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan.

PEMERINTAH Indonesia sudah menetapkan beberapa food estate. Sebagai kawasan pusat pangan yang mencakup hasil pertanian, perikanan, kelautan hingga peternakan, kawasan pertanian terpadu di Labangka sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Bahkan, lahan seluas 1.000 hektare pun sudah disiapkan.

Iklan
Ternak sapi di kawasan Labangka (Suara NTB/ist)

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Riadi kepada media ini bahwa kawasan pertanian terpadu Labangka tengah dalam proses pengusulan, untuk diakui legalitasnya oleh pemerintah menjadi food estate.

‘’Kalau sebelumnya, food estate ditetapkan berdasarkan ketetapan Presiden. Sekarang cukup ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Kita tengah usulkan untuk ditetapkan,’’ katanya.

Riadi menambahkan, food estate Labangka adalah salah satu kawasan yang nantinya dapat mendukung ketahanan pangan nasional. komoditas yang diprioritaskan, terutama padi dan jagung ditambah peternakan.

Untuk pengelolaan kawasan pertaniannya, sepenuhnya akan menggunakan mekanisasi dan teknologi pertanian. Rekayasanya, dapat dilakukan penanaman/produksi minimal dua kali dalam setahun. Untuk mendukung kawasan food estate Labangka ini, dalam masterplannya, juga akan dibangun bendungan yang akan menjadi sumber pengairan.

‘’Tetapi bendungan ini bisa dibangun dan jalan-jalan pertaniannya oleh Dinas PU, setelah adanya penetapan/pengakuan dari pemerintah. Kalau konsepnya sebenarnya sudah jalan, tinggal pengakuan saja. Sehingga lebih besar dukungan anggaran dari pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Diakuinya, masterplan Labangka menjadi food estate sudah dibuat. Pihak Kementerian Pertanian  sudah meminta dokumen perencanaannya. Bahkan Kementerian Pertanian sudah menurunkan timnya untuk melakukan verifikasi.

‘’Saya baru saja ditagih oleh Pak Dirjen. Dan dokumen-dokumen sudah saya kirimkan. Besar harapan kita, akan disetujui food estate Labangka. Informasinya juga, skor penilainnya food estate Labangka ini tertinggi,’’ ujarnya.

Bersamaan dengan penyampaian dokumen-dokumen yang diminta Kementerian Pertanian, Muhammad Riadi juga mengatakan, di dalamnya  termasuk sejumlah item-item sarana prasarana yang diminta.

Misalnya, alat-alat dan mesin-mesin pertanian. Kebutuhan benih, padi maupun jagung. Serta kebutuhan lainnya yang terkait. Riadi mengharapkan, food estate Labangka ini juga bisa terwujud. Selanjutnya akan dibangun bersama oleh seluruh kementerian terkait.

Susun Masterplan Bersama Unram

Sementara di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB melibatkan Universitas Mataram (Unram) untuk penyusunan masterplannya.

 “Kami baru minta tambahan anggaran di APBD Perubahan yang semula Rp100 juta, menjadi Rp200 juta. Rencananya kami kerja sama dengan pihak Universitas Mataram (Unram). Setelah penetapan APBD P kami langsung action untuk masterplan. Untuk sementara ini kami pakai masterplan lama,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, drh. Khairul Akbar, M.Si.

Ia mengatakan, untuk saat ini sejumlah program sudah mulai berjalan di Labangka dengan melibatkan masyarakat setempat. Misalnya program pemeliharaan sapi yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Jumlah sapi yang sudah diberikan kepada petani atau peternak di Labangka tahun ini yaitu sebanyak  200 ekor ( jantan dan betina).

‘’Ada lima kelompok ternak yang diberikan ke Labangka, masing-masing kelompok menerima 40 ekor sapi yang terdiri dari sapi jantan dan betina. Itu penggemukan yang pertama sudah dijual dan diganti lagi dengan yang baru,’’ ujar Khairul Akbar.

Untuk tambahan jumlah bantuan sapi tahun 2022 mendatang, pihaknya juga sudah mengusulkan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) untuk pengadaan 500 ekor sapi. Untuk mendukung usulan itu, tim dari Kementan sudah turun ke Labangka untuk melakukan verifikasi, pemantauan lapangan dan penilain.

‘’Kami juga terus sosialisasi dan koordinasi dengan OPD lain di tingkat provinsi dan dengan Kabupaten Sumbawa. Kami harapkan Kabupaten Sumbawa memasukkan program ini dalam RPJMD dan kami kaitkan dengan korporasi juga,’’ tambahnya.

Selain itu, tambahnya, Pemprov NTB juga sedang menjalin kerjasama dengan PT. Manggala Jaya Utama Sampali. Perusahaan ini akan masuk ke Labangka bermitra dengan petani untuk pengembangan sapi betina. ’Mareka akan dijadwalkan presentasi ke provinsi, nantinya akan difasilitasi oleh Bappeda dulu dan sistem kerja’samanya nanti di Biro Pemerintahan. Di Labangka itu, BPTP juga ada bantuan berupa sapi, peralatan dan bank pakan mini juga akan masuk juga nanti,’’ jelasnya.

Menurutnya, Pemprov NTB akan terus mengawal program ini dari segala sisi untuk mewujudkan food  estate Labangka yang nantinya akan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Jika saat ini baru ada lima kelompok ternak yang diintervensi, nantinya akan muncul kelompok-kelompok ternak lainnya yang akan ikut serta mengembangkan ekonomi yang bertumpu pada pertanian, peternakan dan hasil olahannya. (bul/ris)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional