Meski Menolak, Pedagang Jalan Cilinaya Tetap Direlokasi

Mataram (suarantb.com) – Kendati para pedagang Jalan Cilinaya menolak rencana relokasi yang akan dilaksanakan Pemkot Mataram, Pemkot Mataram tetap akan menertibkan dan merelokasi mereka. Puluhan toko di sebelah barat jalan tersebut dinilai melanggar tata ruang karena berdiri di atas saluran.

Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, H. Lalu Junaidi menyampaikan kendati pedagang menolak, pihaknya tak bisa mempertahankan bangunan tersebut karena telah melanggar aturan.

Iklan

Pemkot Mataram sebagai penanggung jawab peraturan pemerintah harus menindak tegas pelanggaran dalam bentuk apa pun, termasuk toko di Jalan Cilinaya yang berdiri di atas saluran.

Relokasi disampaikan Junaidi akan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan lokasi strategis bagi para pedagang. Pemkot Mataram pun tidak menginginkan masyarakat mengalami kerugian akibat relokasi ini.

“Kita usahakan tidak jauh-jauh dari area itu supaya pedagang yang ada di sana itu tidak kehilangan konsumennya yang sudah jadi pelanggan tetap,” ungkapnya, Jum’at, 14 Oktober 2016.

Saat ini, pemkot sedang mengupayakan lahan Pura Dalem yang tepat berada di belakang bangunan pertokoan tersebut sebagai lahan relokasi, serta dengan konstruksi bangunan yang diupayakan sama seperti semula. Sehingga para pedagang tidak perlu berpindah jauh dan mengalami resiko kerugian yang terlalu besar. Namun, kesepakatan dengan pihak Pura Dalem masih belum dapat dipastikan.

“Kita hanya mundurkan (lokasi bangunan) itu, jadi tidak menutupi saluran,” tambahnya.

Sementara ini Pemkot Mataram dan pihak Pura Dalem belum mencapai kata sepakat. Bangunan tersebut masih diberi toleransi. Para pedagang masih tetap bisa berjualan di tempat tersebut.

Sementara untuk kompensasi terhadap rencana penggusuran bangunan tersebut, Junaidi mengakui tidak menyediakan biaya. Sebab bangunan pertokoan milik pribadi masyarakat di Jalan Cilinaya tersebut termasuk bangunan liar yang dibangun di atas lahan milik Pemkot Mataram.

Oleh karena itu, kerugian akibat adanya penggusuran bangunan menjadi tanggungan masyarakat. Sedangkan Pemkot Mataram tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

“Kompensasi secara resmi tidak akan pernah ada. Tidak boleh pemerintah menarik apa pun sebagai peruntukan ruang yang salah,” tegasnya. (rdi)