Meski Defisit Anggaran, DPRD NTB Tetap Ngotot Minta Kenaikan Tunjangan Perumahan

Mataram (suarantb.com) – DPRD NTB akan tetap meminta kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 9 juta menjadi Rp 12 juta per bulan meskipun terjadi defisit anggaran. Para wakil rakyat ini menilai tunjangan perumahan Dewan tidak berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) melainkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut dikatakan  Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. H. Busrah Hasan kepada suarantb.com, Kamis, 1 September 2016. Menurutnya, kenaikan tunjangan perumahan tersebut merupakan hal yang seharusnya dan tidak bersangkut paut dengan kebijakan penundaan dana  transfer oleh pemerintah pusat. “Karena bukan dari PMK. Tunjangan itu dari PAD,” ujarnya.

Iklan

Busrah yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB ini lantas menyesalkan tanggapan yang terlalu menyudutkan anggota DPRD NTB terkait hal tersebut. Hal yang menurutnya tidak perlu dibesar-besarkan. “Jangan Dewan saja dong. Kasian, eksekutif juga lah,” sesalnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi kampanye dan Organisasi Fitra NTB, Jumaidi Idi menyatakan, DPR sebaiknya fokus pada tugas dan fungsinya untuk tetap membela hak-hak rakyat, bukan malah asyik membela kepentingan pribadi dengan meminta kenaikan tunjangan perumahan.

Di tengah lambannya   penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB, ditambah tertundanya penyaluran DAU senilai Rp 161 miliar lebih, permintaan kenaikan tunjangan perumahan adalah hal yang sangat  bertentangan. Dewan seolah telah kehilangan kepekaan sosial mereka.

“Menurut saya, DPRD ini ndak tahu diri. Padahal dipilih mewakili rakyat, untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi kok malah mereka memperjuangkan kepentingan sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, seharusnya  ada tanggung jawab moral dari para anggota dewan. Menurut Idi, ketika angka kemiskinan meningkat, seharusnya anggota Dewan berkaca sejauh mana manfaat keterlibatan mereka sebagai penyalur aspirasi masyarakat NTB. Hal lain yang tentunya tidak kalah penting untuk dicermati oleh anggota dewan, terang Idi, bagaimana memberikan solusi kepada pihak eksekutif mengenai kebijakan mendesak yang menyasar langsung bagi kesejahteraan masyarakat NTB.

“Dewan harusnya menyuarakan kepentingan rakyat, kok malah memperjuangkan kepentingan sendiri. Kepentingan untuk bermewah-mewahan,” katanya.

Ia juga sangat menyayangkan, alasan dewan meminta kenaikan tunjangan perumahan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak memiliki relevansi ketika dikaitkan dengan realitas yang terjadi di masyarakat NTB saat ini.

“Bagi saya, meminta kenaikan tunjangan perumahan itu, hanyalah untuk bermewah-mewahan. Apa namanya coba kalau bukan bermewah-mewahan dengan uang sebesar itu,” ungkapnya. (ast)