Merger BPR NTB Memasuki Proses Akhir

Farid Faletehan. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Merger (penggabungan) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) – BPR milik pemerintah daerah disebut masih berproses. Bahkan memasuki proses akhir. Hal ini dikonfirmasi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan. Menurutnya, dokumen-dokumen untuk syarat penerbitan izin BPR NTB sudah diajukan ke pusat. Tinggal divalidasi kembali kelengkapan dan kebenaran dokumennya.

“Tim dari pusat sedang bekerja mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumennya. Kalau kurang, akan disurati,” katanya. Merger delapan BPR milik daerah ini sudah diwacanakan sejak lama. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bahkan telah memberikan deadline, merger BPR NTB ini tuntas pada Agustus 2020 lalu. Nyatanya, masih molor sampai saat ini.

Iklan

Farid mengatakan, dokumen untuk merger delapan BPR ini sudah dikuatkan dengan pernyataan pemegang saham di masing-masing kabupaten/kota di NTB. surat pernyataan ini disebutkan sudah lengkap dan dikirim ke Jakarta (OJK pusat).

“Apa kekurangan-kekurangannya, sekarang sedang komunikasi dengan pengawas di NTB. Nanti kalau dinyatakan sudah lengkap, baru akan disurati lagi dinyatakan lengkap. Kalau sudah lengkap, argo sudah jalan,” imbuhnya.

Barulah setelah itu, proses selanjutnya akan dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon direksi dan komisaris. Proses ini dilaksanakan sekitar 20 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap. Izin BPR ini dikeluarkan oleh OJK pusat. Sementara fit and proper testnya akan dilakukan di daerah. oleh OJK NTB.

“Semoga lengkap dan tidak lama lagi fit and proper test bisa dilaksanakan. Kelengkapan kesiapan, IT, pengurus, direksi dan komisaris di cek langsung disini (di NTB/oleh OJK NTB),” jelas Farid. OJK NTB juga berharap dokumennya lengkap, dan proses merjer ini bisa dilaksanakan secepatnya. Farid tidak merinci, siapa saja calon-calon direksi dan komisaris BPR NTB. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional