Merasa Dirugikan, Petani Dipersilakan Melapor

Mataram (Suara NTB) – Kelompok tani yang merasa dirugikan dalam pengadaan bibit bawang putih Sembalun, Lombok Timur disarankan melapor ke aparat penegak hukum. Dengan dasar laporan itu, akan ditindaklanjuti ke penyelidikan.

‘’Silakan, buat laporan saja. Nanti kita tindaklanjuti,’’ jawab Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin saat ditanya soal keinginan kelompok tani di Sembalun mengadukan persoalan itu ke penegak hukum.

Iklan

Jika berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara atau daerah, maka akan jadi kewenangan teknis di Subdit III Tipikor. Jika berkaitan dengan masalah pada bibit, maka menurutnya bisa jadi kewenangan ada di Subdit I Industri dan Perdagangan.

‘’Tapi khusus kalau menyangkut indikasi pidana korupsi, nanti Subdit III yang akan memproses,’’ jelasnya.

Dikonfirmasi soal ada tim yang turun melakukan penyelidikan, Dirkrimsus belum mengetahui persis. ‘’Saya belum tahu, saya belum cek. Coba saya cek nanti,’’ jawabnya singkat.

Harapan agar penegak hukum turun tangan tidak lepas dari kekecewaan kelompok tani, lantaran mereka merasa ada yang tidak beres dari proses distribusi bibit bawang.

Menurut Ketua SMPS (Soliditas Masyarakat Peduli Sembalun) Handanil, sebenarnya tim penyidik Polda NTB pernah turun. Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan di Polsek Sembalun, namun kejelasan perkembangan tidak diketahui sampai saat ini.

‘’Kemudian kita mengadakan hearing bersama DPRD Lotim dan Dinas Pertanian, hasilnya juga nihil,’’ ujarnya kecewa. Akhirnya pekan lalu mereka bersurat ke DPRD Provinsi NTB hingga  DPR-RI, agar masalah ini direspons. ‘’Kita juga sedang upayakan bisa masuk ke Kejaksaan,’’ katanya.

Berdasarkan data diperoleh  Suara NTB Senin, 14 Mei 2018 lalu, disebutkan pemerintah memberikan anggaran sebesar Rp100 miliar dari dana APBN-P 2017 untuk penyerapan benih bawang putih lokal di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Anggaran untuk menyerap benih bawang putih produksi petani Kecamatan Sembalun itu dipercayakan pemerintah kepada sebuah BUMN. Namun karena ketersediaan benih bawang putih produki petani di Kecamatan Sembalun terbatas, BUMN tersebut hanya mampu menampung sebanyak 350 ton dari kuota 1.500 ton.

Dari 350 ton benih bawang putih yang berhasil diserap, BUMN itu telah menghabiskan anggaran APBN-P 2017 sebesar Rp30 miliar. Sisa anggaran senilai Rp70 miliar, telah dikembalikan ke negara.

Selanjutnya pada pertengahan Desember 2017, BUMN yang berperan sebagai penangkar benih, menyalurkan 350 ton benih bawang putih lokal kepada para petani yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Data yang dikeluarkan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, 350 ton dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Namun dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh BUMN itu diduga tidak sesuai dengan data. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah tersebut. (ars)