Merasa Dihina, Anggota DPRD Lobar Polisikan Pemilik Akun Facebook

Para anggota dewan melaporkan pemilik akun Facebook ke Polres Lobar. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Anggota DPRD Lombok Barat beramai – ramai melaporkan pemilik akun Facebook ke aparat kepolisian polres Lombok Barat, Senin, 4 Mei 2020. Langkah ini ditempuh dewan, karena merasa keberatan dengan komentar pemilik Facebook yang menyebut DPRD Lobar dengan sebutan yang tak pantas. Pemilik akun Facebook ini pun dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap anggota dan lembaga DPRD.

Anggota DPRD Lobar Munawir Haris menjelaskan, laporan ini dilakukan setelah pihaknya mendapati adanya perkataan yang tidak pantas yang disampaikan melalui akun media sosial.

Iklan

“(Akun tersebut) mengatai kami monyet yang tidak tahu diuntung. Sehingga perlu kami laporkan persoalan ini,” ungkap Munawir Haris kepada wartawan usai melapor ke Polres, Senin, 4 Mei 2020.

Adapun yang dituduhkan atau dipersoalkan kaitannya dengan penyampaian BLT (JPS) yang dibahas masyarakat, Munawir tak mempersoalkannya. Hanya saja, ia merasa seharusnya pihak yang bersangkutan perlu kroscek atau tabayun sebelum memberikan komentar. Terlebih, komentar tersebut dilontarkan dengan kalimat yang tidak sepantasnya.

Dari keterangan Munawir Haris, salah seorang akun warga bernama Mangku Bumi Kahuripan menuliskan komentar di status facebook Asmuni Ray Minggu lalu. Dalam screenshoot tersebut, bersangkutan menulis kalimat ejekan yang dianggap tidak pantas.

“Kami tandatangani laporan langsung di BAP sebagai saksi pelapor. Kami ingin dengan laporan ini agar bijak dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun anggota dewan lahir dari rahim seorang perempuan. Bukan seperti hewan seperti yang disampaikan oleh oknum pengguna akun medsos tersebut,” sesalnya.

Dengan postingan tersebut, semua anggota dewan menurut Munawir merasa tersinggung. Itu sebabnya, tidak satu dua orang yang datang ke Polres Lobar. Selain Munawir, ada juga Lalu Irwan, H Suherman, Tunik Haryani, H Lalu Muhammad Ismail, Baiq Nurjani, Abdul Madjid serta beberapa anggota dewan lainnya. Tak hanya mereka, konstituen dan jamaah para anggota dewan dari kalangan tuan guru dikhawatirkan juga merasa tersinggung.

“Daripada massa bertindak dan terjadi kontak fisik, lebih baik kami mengambil jalur ini,” ungkapnya.

Kaitannya dengan sembako JPS Covid-19 yang diinisiasi oleh inisiasi DPRD Lobar, Munawir menjelaskan ini bersumber dari anggaran perjalanan dinas dewan yang dialihkan untuk membantu masyarakat. Mereka berkoordinasi dengan dengan kepala desa dan kepala dusun agar data penerima tidak ganda.

“Kami niatnya hanya membantu masyarajat. Yang mengelola adalah dinas,” tegasnya.Lantas apakah dewan boleh memberikan rekomendasi data penerima? Munawir menjelaskan tupoksi DPRD Lobar Disamping pengawasasan mereka juga memiliki peran anggaran.

“Artinya kalau itu untuk masyarakat, kenapa tidak. Bukan kami yang mengeksekusi. Tapi kalau saya pribadi kalau itu dipermasalahkan ke depan saya tidak mau lagi,” ucapnya.

Data penerima yang diusulkan ditegaskan Munawir hanya sifatnya usulan. Masalah siapa yang disetujui menjadi kewenangan Dinas Sosial Lobar. Munawir juga meminta, bagi masyarakat yang belum terakomodir, Pemda Lobar menyiapkan jalur pengaduan khusus. Khususnya bagi yang dobel dan bantuan tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Kuripan, Hasbi mengaku pihaknya tidak mempersoalkan kaitannya dewan yang melaporkan salah satu warganya atas nama AN (inisial, Red). Ia menghormati proses hukum.

“Kami tidak akan menghalangi proses hukum, siapapun warga yang melanggar silakan,” ucapnya.

Ia juga membeberkan salah satu warganya yang sudah dilaporkan ini sebelumnya sempat tersangkut persoalan yang sama. Kaitannya dengan statusnya di media sosial.

“Dia bilang warga kami murtad gara-gara penundaan salat Jumat. Sudah dilaporkan juga dua minggu lalu,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP. Dhavid Shidiq menegaskan laporan itu saat ini tengah ditangani oleh unit Tipidter Reskrim Polres Lombok Barat. Dan masih menunggu beberapa tim ahli seperti ahli IT, Kominfo dan ahli bahasa baru nanti ditentukan status tersangka setelah diekspose.

“Baru ditangani dan dalam proses nanti di panggil beberapa ahli yang berkaitan dengan kasus ini,” terang Dhavid Shidiq.

Terlapor disangkakan dengan pasal 28 ayat (2) pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku ras dan antar golongan. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional