Menyelaraskan Data Jadi PR

PENGENTASAN kemiskinan masih menjadi target utama Pemprov NTB dalam beberapa tahun ke depan, termasuk juga kabupaten/kota lainnya di NTB. Bahkan Pemprov NTB telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen setahun.

Kemiskinan dan penguatan peran kecamatan menjadi topik yang dibahas dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bekerja sama dengan Pemprov NTB dan KOMPAK NTB pada Sabtu (10/12). Dalam diskusi tersebut, hadir perwakilan dari Bappenas RI yang memberikan pandangannya tentang upaya pengentasan kemiskinan ini.

Iklan

Menurut Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bappenas, Maliki, prasyarat utama dalam penanggulangan kemiskinan ini ialah perlunya sinergi data dan koordinasi antar pemerintah di daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat terbawah di kecamatan.

‘’Penanggulangan kemiskinan itu prasyarat yang harus kita lakukan adalah koordinasi dan sinergi. Salah satu sinergi yang harus kita lakukan adalah mengenai data,’’ jelasnya.

Sinergi data khususnya dalam penggunaan BDT (Basis Data Terpadu). Penggunaan BDT ini akan masuk dalam peraturan perundang-undangan dimana semua yang menyangkut penanggulangan kemiskinan harus menggunakan BDT.

‘’Dan nanti dari sisi updating sudah ada aturan perundangan dan updating akan mempunyai dasar hukum yang menjadi basis bagi kita dalam menggunakan data tersebut,’’ terangnya.

Menurutnya, di dalam RPJM, penanggulangan kemiskinan harus menjadi strategi yang dilaksanakan dari berbagai sisi (side by side). Termasuk bagaimana menciptakan koordinasi yang komprehensif dalam melaksanakan tiga strategi penanggulangan kemiskinan.

Ketiga strategi itu yaitu perlindungan dan bantuan sosial yang komprehensif, pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi yang produktif. Intinya ialah bagaimana mengintervensi mulai dari warga hampir miskin sampai paling miskin untuk mandiri. Setelah mereka mandiri, pemerintah tak perlu lagi melakukan intervensi.

  Sirkuit Mandalika Segera Diaspal

‘’Karena kalau kita terus melakukan intervensi, itu akan terus-terusan seperti itu sehingga orangnya pun akan sama dan tidak akan pernah mandiri. Oleh karena itu tiga strategi itu kita susun sehingga penanggulangan ini lebih sustainable atau berkelanjutan,’’ jelasnya.

Pada 2015 Pemerintah Australia menawarkan Bappenas sebuah program bagaimana mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan dengan berbagai inovasi yang dapat dikembangkan. Pilar utama ialah pemberian pelayanan dasar dan bagaimana mengembangkan ekonomi produktif untuk masyarakat miskin.

‘’Melalui support KOMPAK ini, kami sangat mengharapkan adanya banyak inovasi yang bisa dilakukan. Sehingga bagaimana capaian-capaian dalam kemiskinan ini salah satunya pelayanan dasar bisa dicapai dengan pengembangan inovasi tadi,’’ ujarnya.

Mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin ialah salah satu prasyarat utama dalam membangun SDM. Prasyarat utama lainnya ialah pendidikan dan kesehatan. ‘’Kalau kita bicara secara global, SDM kita ini masih sangat jauh tertinggal.
Kalau saya sampaikan NTB juga termasuk tertinggal di Indonesia. Ketertinggalan ini yang harus kita terus kejar,’’ ujarnya.

Dalam pelayanan dasar ini, peran kecamatan sangatlah penting. Peran kecamatan ini juga harus dimaksimalkan. ‘’Bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas kecamatan sehingga bisa menampilkan inovasi-inovasi tadi,’’ ujarnya.
Saat ini banyak tanggung jawab yang diembankan kabupaten ke kecamatan sehingga kapasitas pemerintah kecamatan perlu diperkuat. ‘’Ini ada tawaran untuk mendapatkan capacity building dari KOMPAK dan dari Pemerintah Australia. Pergunakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ini jadi satu jalan bagi kita sehingga bisa meningkatkan SDM di NTB ini,’’ jelasnya.

Maliki juga menyinggung soal dana desa yang penggunaannya bisa dioptimalkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Memang dalam dua tahun terakhir ini, penggunaan dana desa sebesar 60-70 persen mengarah ke infrastruktur. Selanjutnya akan difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

  Hutan Rusak, Bencana Mengancam NTB

‘’Mohon peranan kecamatan bagaimana kita bisa mengadvokasi pemerintah desa sehingga mereka menggunakan dana desa menjadi lebih bijak dan dengan KOMPAK ini bisa digunakan untuk itu. Karena kalau di pusat kita lakukan analisa bagaimana dana desa telah digunakan pemerintah desa. Dari sana bisa kita berikan masukan-masukan dan kecamatan bisa berikan arahan yang lebih jelas kepada pemerintah desa,” jelasnya.

Maliki mengatakan sebelum 2016, ia terakhir ke NTB itu sekitar 2013. Saat itu ia ke NTB dalam konteks MP3KI dan MP3EI dan mengunjungi kawasan Mandalika di Lombok Tengah. Ia pun menyayangkan walaupun telah ditetapkan sebagai KEK, Mandalika belum berkembang.

‘’Kami melihat di sini masih belum dan jalan di tempat dan ini saya agak sedih juga melihatnya. Saya itu agak sedih juga, terus terang. Kalau saya membandingkan, apa sih sebenarnya halangan orang-orang investor datang ke NTB dibandingkan ke Bali? Apakah mereka cuma wait and see dulu dan sebagainya,’’ kata Maliki.

Menurutnya hal ini juga perlu kita identifikasi. Karena jika pembangunan dan pengembangan di kawasan itu dapat dilaksanakan, dapat mendorong perekonomian lokal. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here