Menunggak Pajak, Tiga Hotel di Kawasan Senggigi akan Disegel

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat sepertinya sudah kehabisan cara untuk menghadapi wajib pajak dari kalangan pengelola hotel yang bandel membayar pajak. Pemda bakal mengambil langkah tegas menyegel dan menyita aset tiga hotel berbintang di kawasan Senggigi yang menunggak pajak hingga Rp 8,2 miliar lebih. Tiga hotel tersebut, masing-masing Hotel Santosa, Bintang Senggigi dan Pasific. Paling besar tunggakan pajak dari hotel Santosa menembus Rp 8 miliar.

Demikian ditegaskan kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lobar, Hj. Lale Prayatni kepada wartawan dalam acara ngopi dan ngeteh bareng di Media Center Humas dan Protokol Setda Lobar Senin, 14 November 2016. Kegiatan rutin yang diinisiasi Humas ini dihadiri oleh Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Asisten II Setda Lobar, H. Ponimandan segenap jajaran SKPD terkait.

Iklan

Dijelaskan Lale, pihaknya memberikan batas waktu hingga akhir November kepada pihak hotel yang melakukan penunggakan pajak.

“Jika dalam bulan ini tak ada realisasi dan tak mampu membayar, kami siap melalukan penyegelan dan penyitaan akhir bulan ini (November red),”tegas Lale.

Khusus Hotel Santosa, jelas Lale, hingga saat ini telah membayar Rp 250 juta dari tagihan keseluruhannya sebesar Rp 8 miliar lebih, sebagaimana yang tercatat pada surat tagihan. Pihak hotel tersebut membayar pajak setelah sebelumnya pihaknya melakukan pertemuan dengan pemilik Hotel Santosa yang diketahui  baru membayar sebesar 250 juta.

“Dari hal-hal yang sudah saya lakukan terkait dengan Santosa ini yang pertama saya sudah meneruskan surat tagihan pajak daerah kepada Pihak Hotel Santosa dengan total tagihan sebesar Rp 8 miliar lebih,” ungkapnya.

Surat tagihan ini sendiri telah dilayangkan kepada pihak hotel tanggal 29 Agustus 2016 lalu. Berikutnya, tanggal 8 September 2016 pihak Santosa bersurat kepada pihaknya untuk meminta penghapusan dari bunga atau denda sebesar Rp 2 miliar lebih. Pihaknya pun sudah menjawab surat tersebut dan menolak melakukan  penghapusan denda karena Hotel Santosa dianggap sengaja menunda pembayaran pajak. Setelah itu, pihaknya mengirim surat peringatan dan tagihan kembali ke pihak Santosa tanggal16 September.

  Tiga Wajib Pajak Terbesar di NTB Diberikan Penghargaan

Oktober lalu pihaknya juga telah melayangkan surat peringatan kembali kepada Hotel Santosa supaya segera membayar piutang pajak yang masih tersisa. Pihaknya mengingatkan ke pengelola hotel jika hal tersebut tidak ada realisasi sampai dengan akhir November, Pemda sudah siap untuk melakukan penyegelan dan melakukan penyitaan terhadap Hotel Santosa. Penyegelan dan Penyitaan menurut Lale, dilakukan berdasarkan perubahan peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

“Dalam Perbup itu berisi, disaat hotel menunggak pajak tiga sampai enam bulan maka Pemda akan melakukan penyegelan dan akan melakukan penempelan stiker, spanduk, baliho terhadap hotel tersebut. Bahan-bahan penyegelan seperti stiker, spanduk sudah kami siapkan, tinggal kita melakukan penyegelan saja,” terang Hj. Lale.

Dalam perubahan peraturan bupati juga diatur, apabila piutang pajak dibawah Rp 200 juta maka harus menyetor dengan waktu paling lama 7 hari. Dan apabila diatas Rp 2 miliar maka pihak penunggak pajak diharuskan menyetor dalam jangka waktu 2 bulan harus sudah melunasi piutang pajaknya. Ia berharap, semua pihak yang terkait seperti Sat Pol PP Lombok Barat turut serta membantu proses penyegelan tersebut.

Tidak saja Hotel Sentosa, tapi menurut Lale sejumlah hotel lainnya seperti Hotel Bintang Sengggigi dan Hotel Pasific juga bakal disegel.  Pihak Hotel Bintang Senggigi  melakukan penunggakan pembayaran pajak mulai dari tahun 2013 tapi tidak sebesar Hotel Sentosa.

“Hotel Bintang Senggigi melakukan penunggakan dari tahun 2013  akan tetapi ia (Hotel Bintang Senggigi, red) harus membayar penunggakan pajak dari tahun 2013-2016,” ungkapnya.

  800 Hektar Lahan Jagung di Poto Tani Gagal Panen

Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan agar semua pihak mendukung program pembangunan daerah. Ia menekankan peranan semua pihak termasuk peranan pers. Kedepan terobosan bakal dilaksanakan menjelang tahun depan. Terkait hotel penunggak pajak, Bupati menginstruksikan jajaran SKPD memasang baliho berukuran besar didepan hotel, vila dan tempat usaha yang menunggak pajak.

Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera terhadap pengelola hotel agar tidak nunggak pajak. Termasuk bagi hotel Santosa, bakal dipasangkan baliho tersebut. Bahkan, bupati meminta SKPD menyegel aset hotel tersebut jika tak melunasi piutang pajak.

“Saya akan meminta dipasang baliho besar yang berbunyi keras-keras ini untuk pembelajaran bagi pelaku usaha yang yang lain bahwa kita ini punya tugas melakukan pembinaan terhadap mereka, termasuk memberikan sanksi bagi yang tak taat,”tegasnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here