Menteri Desa Ingin Ada Embung di Tiap Desa

Mataram (suarantb.com) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menginginkan ada embung yang dibangun di tiap desa. Embung ini dapat berfungsi sebagai sarana penyedia air untuk pengembangan sektor pertanian dan juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya peternakan ikan.

“Saat kemarau sawah-sawah masih bisa diairi sehingga penghasilan petani bisa naik. Bisa juga nanti buat perikanan untuk pariwisata. Nanti juga akan dikasih mesin pompa gratis dari Dinas Pertanian kalau buat embung,” jelasnya saat pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional XVIII di Mataram, Rabu, 23 November 2016.

Iklan

Eko juga berharap pengolahan hasil pertanian bisa lebih ditingkatkan. Dan pemanfaatan teknologi bisa meningkatan produksi hasil pertanian, yang mulanya hanya panen satu kali setahun menjadi tiga sampai empat kali. Tentunya ditunjang dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun.

Kendala yang dialami oleh desa yang bergantung pada sektor pertanian ialah tidak fokusnya petani pada komoditi yang ditanam. “Kalau tidak fokus, tidak punya skala produksi besar, sedikit tanam jagung, tanam bawang. Sehingga petani untuk dapat alat produksinya saja harus lewat jalur distribusi yang panjang, jadi harganya mahal. Saat panen, karena tidak ada sarana pasca panen, produknya tidak bisa dikirim langsung, jadinya kualitasnya turun dan harganya juga turun,” jelasnya.

Hingga saat ini, diakui Eko terdapat sekitar 125 desa tertinggal. Dan RPJM menargetkan hingga tahun 2019, 80 desa tertinggal tersebut bisa menjadi desa mandiri. Untuk itu, Presiden meminta agar dana desa tahun depan dinaikkan dari Rp 46,8 triliun menjadi Rp 60 triliun. “Rp 20 triliunnya untuk membuat embung desa,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eko juga mengajak Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan segenap pejabat daerah yang hadir untuk fokus membangun desa. Presiden disampaikan Eko memberikan kewenangan langsung pada desa tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan desa, tapi juga pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. “Tolong arahkan desa-desa di daerah bapak untuk fokus,” imbaunya.

Dari 74.954 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, diakui Eko tidak mungkin jika diberikan program pemberdayaan yang sama dari pemerintah pusat. “Karena yang paling tahu kebutuhan desanya masing-masing itu ya yang di desa. Tentunya dengan dibantu gubernur, bupati dan camat-camat di daerah,” ujarnya.

Program yang dimaksudkan Eko ini disebut “One Village One Product” atau Satu Desa Satu Produk. Setiap desa memiliki komoditi utama yang bisa dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakatnya. Jika sektor pertanian, maka apa komoditas utama yang dihasilkan. Sehingga bisa menghasilkan skala produksi yang cukup besar untuk bisa dibantu dalam hal sarana produksi. Begitu pula dengan sektor pariwisata maupun perikanan. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here