Menkominfo Apresiasi Langkah Gubernur NTB Selesaikan Persoalan Lahan Mandalika

Johnny G Plate (ant/bali post)

Praya (Suara NTB) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Johnny G. Plate, mengapresiasi langkah Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam menyelesaikan persoalan lahan di kawasan The Mandalika, khususnya di lahan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP, dengan lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

Menurutnya, semangat kekeluargaan dan kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat penting di kedepankan. Terlebih itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Iklan

‘’Pak Gubernur NTB ini jelas paham kondisi dan kebutuhan daerah. Jadi dalam menyelesaikan persoalan, kearifan lokal pasti lebih di kedepankan,’’ ujar Menkominfo  Johnny G. Plate, kepada wartawan usai mengunjungi kawasan The Mandalika, Kamis, 24 September 2020.

Ia pun mendukung upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap persoalan lahan yang terjadi. Sehingga apa yang menjadi tujuan bisa sama-sama tercapai. Masyarakat tidak merasa dipaksa, proses pembangunan tetap bisa berjalan. Karena bagaimanapun juga pembangunan KEK Mandalika harus tetap berjalan.

Mengingat, kawasan The Mandalika merupakan etalase Indonesia. Terlebih dengan adanya event balap MotoGP yang akan mulai digelar tahun 2021. Semakin membuat penting posisi kawasan The Mandalika itu sendiri.

‘’Kawasan The Mandalika itu etalase Indonesia. Jadi proses pembangunannya harus tetap berjalan. Tanpa kemudian menyisakan persoalan di tengah masyarakat,’’ ujar Johnny.

Di tempat yang sama, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengatakan persoalan penyelesaian lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP banyak mendapat sorotan. Namun ia menegaskan, berkat kerjasama dan kekompakan tim dari unsur kepolisian, TNI, kejaksaan hingga pengadilan baik itu yang ada di provinsi maupun kabupaten, benang kusut persoalan lahan sudah mulai terurai.

‘’Benang kusut itu mulai diurai satu demi satu. Berkat pendekatan kekeluargaan, kita optimis persolaan lahan bisa segera tuntas,’’ ujarnya.

Dalam usaha penyelesaian persoalan lahan di kawasan The Mandalika, pihaknya tetap mendengar saran dari semua pihak. Termasuk dari Komnas HAM. Masyarakat yang mengklaim lahan tapi tidak punya alas hukum yang sah, juga tetap dengan harapan dan aspirasinya.

‘’Kita semua berharap persoalan ini bisa selesai tepat waktu. Sehingga proses pembangunan yang sudah direncanakan bisa tuntas tepat waktu,’’ harapnya. (kir)