Menko PMK Targetkan Rumah Rusak Berat Tuntas Dibangun Maret 2019

PANTAU PEMBANGUNAN - Menko PMK, Puan Maharani saat memantau hasil pembangunan Riko dan Risha di dusun Jembatan Kembar desa Poto Tano, KSB. (Suara NTB/ils)

Taliwang (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menargetkan penanganan rumah rusak berat tuntas di bulan maret tahun 2019 mendatang. Untuk  mengejar target tersebut, aplikator dan fasilitator untuk proses penanganannya akan terus ditambah.

Sementara itu, untuk masalah pembiayaan Pemerintah juga memastikan tidak akan menunda untuk proses pencairan anggarannya selama syarat-syarat pengusulannya terpenuhi  dengan baik.

Iklan

“Kita menargetkan penanganan dampak gempa tuntas bulan Maret mendatang khusus untuk rumah yang mengalami rusak berat. Tentu hal yang dianggap sangat penting yakni proses verifikasi sekaligus validasi data. Jangan sampai ada masyarakat mengklaim rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan, tanpa ada SK hasil verifikasi Pemkab. Karena jika ada, pasti tidak akan bisa ditangani untuk rekonstruksi dan rehabilitasinya,” sebut  Menko PMK kepada wartawan, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Selasa,  20 November 2018.

Dikatakannya, selain masalah verifikasi, pembentukan Pokmas juga harus tetap diperhatikan oleh Pemkab. Karena tidak akan mungkin anggaran tersebut bisa dicairkan tanpa keterlibatan Pokmas. Bahkan hasil kesepakatannya, Pokmas ditugaskan mengelola uang masyarakat untuk membeli kebutuhan material bagi penanganan rumah mereka.

Hanya saja, untuk proses rekonstruksi/ rehabilitasi masih belum bisa berjalan bisa optimal dilapangan karena faktor minimnya ketersediaan bahan material. Apalagi untuk penanganan rumah rusak , Pemerintah tidak akan menganjurkan untuk memilih Rika (rumah instan kayu) melainkan hanya Risha dan Riko. Ini terjadi karena terkendala masalah kayu yang sangat terbatas di NTB. Tetapi apapun bentuk rumah yang dibangun oleh masyarakat, selama tidak ada yang  menyalahi aturan, Pemerintah juta akan tetap mendukungnya demi percepatan penanganan gempa.

“Memang untuk saat ini kita masih terkendala aplikator serta material baik itu Risha maupun untuk Riko dan kita tetap akan mencari solusinya. Sementara untuk masalah pembiayaan selama syarat terpenuhi, kita akan tetap cairkan anggaran untuk penanganan rumah tersebut,” sebutnya.

Dia menambahkan, sedangkan untuk tahap pemulihan kondisi ekonomi dari masyarakat pasca gempa, masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendati demikian, Pemerintah tetap menargetkan dalam dua tahun kedepan kondisi ekonomi sudah mulai pulih seperti sedia kala. Untuk itu, perlu ada gotong royong untuk bisa menormalkan kembali kondisi di masyarakat.

Bahkan untuk percepatan mengejar target itu, fasilitator dan aplikator juga akan terus ditambah. Selain itu kerjasama dengan Pemkab juga akan terus dimaksimalkan dalam menangani masalah ini. Karena jika hanya mengandalkan Pemerintah Pusat saja, tidak akan bisa maksimal.

“Butuh kerja keroyokan untuk menangani masalah ini. Karena sangat tidak mungkin hanya satu saja yang bekerja tanpa dukungan dari yang lain. Makanya kita minta agar Pemkab juga bisa maksimal lagi untuk bisa menyelesaikan tahap verifikasi di lapangan,” tandasnya. (ils)