Menkeu Keluarkan PMK Terbaru, DAU dan DAK Pemprov Kembali Dipotong Rp63 Miliar

H. Lalu Gita Ariadi

Mataram (Suara NTB) – Belum selesai refocusing anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 4 persen dan 8 persen. Menteri Keuangan (Menkeu) kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Sekda NTB selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan, Pemda kembali diminta melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19. Sekda menyebut, dengan adanya PMK tersebut bukan saja DAU yang akan dipotong, tetapi juga Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp63 miliar.

Iklan

‘’DAU kita terpotong Rp48,8 miliar, DAK Rp24,2 miliar. Totalnya Rp63 miliar. Ini tambahan, surat paling belakang, kita terima kemarin,’’ ujar Gita didampingi Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dikonfirmasi Kamis, 18 Februari 2021.

Dalam PMK sebelumnya, kata Gita, Pemda diminta melakukan refocusing DAU sebesar 4 persen. TAPD sudah melakukan refocusing sekitar Rp60 miliar. Kemudian, datang lagi surat edaran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, yang meminta Pemda melakukan refocusing dan realokasi DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 30 persen untuk sektor kesehatan.

‘’Kemarin hanya 4 persen, naik jadi 8 persen. Sekarang tambah lagi PMK terbaru. Semoga ini (refocusing DAU dan DAK) masuk yang 8 persen, masih kita konfirmasi,’’ terangnya.

Apa yang terjadi awal tahun ini, kata Gita, sama seperti tahun 2020 lalu ketika virus Corona mulai merebak. Dimana, Pemda diminta melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang cukup besar.

‘’Jadi, Corona ini memberi pelajaran pada banyak hal. Mau bagaimana lagi, harus ada penyesuaian. Makanya, kalau berlama-lama Corona ini, payah juga kita. Makanya, lewat Instruksi Gubernur, ini sudah perang semesta kita pada Covid-19,’’ tandasnya.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, pada tahun ini, Pemprov mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp1,52 triliun lebih. Kemudian DAK Fisik sebesar Rp417,65 miliar dan DAK non fisik sebesar Rp1,24 triliun. Selanjutnya, DID sebesar Rp68,52 miliar, dan DBH sebesar Rp434,75 miliar. (nas)

Advertisement ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional